- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Pasar properti Indonesia, khususnya Jakarta, masih memiliki prospek pertumbuhan yang besar di berbagai sektor.
Hal itu, yang mendorong minat investor, tidak hanya investor lokal tapi juga investor asing yang melihat potensi permintaan berbagai produk properti, khususnya yang menyasar kelas menengah dan menengah atas di Ibu kota.
Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sangat menentukan arah pengembangan bisnis properti di DKI Jakarta.
Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan tol lingkar luar Jakarta, atau Jakarta Outer Ring Road (tol JORR) terbukti menjadi faktor positif penggerak pengembangan sejumlah wilayah Jakarta.
Amran Nukman, Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 Februari 2015, menyebutkan fungsi tol JORR harus lebih dioptimalkan sebagai sabuknya Jakarta yang meratakan beban lalu lintas.
Selan itu, tambahnya, fungsi agar intensitas kegiatan penyokong pertumbuhan sentra ekonomi baru juga harus dioptimalkan. Untuk itu, pemerintah provinsi perlu peningkatan penataan ruang sepanjang JORR.
“Saat ini, sepanjang JORR, sudah banyak dibangun hunian vertikal dan perkantoran. Dibutuhkan juga fasilitas pendukung, termasuk pusat ritel-ritel baru. Pemerintah provinsi diharapkan menyediakan dan memperbanyak akses tranportasi publik yang melintasi daerah sabuk Jakarta itu. Semua itu memerlukan dorongan kuat dan keseriusan pemerintah,” ujarnya.
Terkait penataan ruang, dia mengatakan, pengembang melihat saat ini pemerintah jalan sendiri, tanpa melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya. “Tiba-tiba kami terima, sudah ada aturan, atau kebijakan baru. Harusnya kan, pemerintah tidak begitu,” ungkapnya.
Problematika Jakarta yang super kompleks, tambahnya, membutuhkan pemecahan masalah multidisiplin ilmu. Untuk itu, dalam perencanaan dan pengisian tata ruang Jakarta, dia meminta perlu pelibatan seluruh stakeholder terkait.
Misalnya, dalam Tim Penilai Arsitektur Kota (TPAK) perlu melibatkan asosiasi terkait, seperti Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) mewakili arsitektur, Ikatan Ahli Perencana (IAP) dari unsur perencana kota (planologi), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sebagai perwakilan masyarakat transportasi, serta REI sebagai asosiasi pengembang dan stakeholder lainnya.
“Yang terjadi selama ini, karena tidak melibatkan stakeholder terkait, banyak keputusan, atau kebijakan tata ruang yang dibuat sendiri oleh pemerintah tidak bisa, atau sulit dijalankan,” jelasnya.
Jika REI dilibatkan, tambah Nukman, mereka bisa memberikan masukan. Sebab, pelaku lebih tahu masalah dan bisa memberikan solusi yang lebih konstruktif bagi pembangunan Jakarta. (asp)
Baca juga:
Marga Nurindo Tolak Eksekusi Konsesi JORR S ke Hutama Karya
Perseroan klaim berhak atas pengelolaan jalan tol itu.
