- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Anggaran infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo naik hampir Rp100 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
Sebelumnya, alokasi anggaran yang disiapkan dalam APBN 2015 sebesar Rp191,3 triliun naik menjadi Rp290,3 triliun.
Kenaikan alokasi anggaran infrastruktur sangat signifikan di tahun pertama pemerintahan baru. Sebagai perbandingan, anggaran infrastruktur pada 2011 sebesar Rp114,2 triliun, 2012 sebesar Rp145 triliun, 2013 sebesar Rp155,9 triliun, dan 2014 sebesar Rp177, 9 triliun.
"Anggarannya besar, tantangannya juga besar, ini yang harus didorong," ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di kantornya, Selasa 17 Februari 2015.
Bambang menjelaskan, pemerintah akan fokus dalam pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat, sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat meningkat.
Dia menuturkan, anggaran tersebut disalurkan melalui kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta perusahaan pelat merah yang ditugasi pemerintah untuk merealisasikan pembangunan yang sudah direncanakan.
"Di situ termasuk anggaran penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) konstruksi," tambahnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mendapatkan anggaran terbesar yaitu Rp105 triliun, Kementerian Perhubungan Rp52,5 triliun, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp5,9 triliun.
Selain itu, anggaran infrastruktur dialokasikan pada belanja non kementerian, yaitu risiko kenaikan harga tanah (land capping) sebesar Rp1 triliun, viability gap funding (VGF) sebesar Rp 1,2 triliun, dan belanja hibah Rp4,5 triliun.
Kemudian, melalui dana alokasi khusus (DAK) Rp29,7 triliun, dan tambahan otonomi khusus infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp3,8 triliun,
Selanjutnya, investasi pemerintah untuk infrastruktur sebesar Rp5,1 triliun, penjaminan perintah pada proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik Rp800 miliar, PMN Rp28,8 triliun, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp1 triliun. (art)
Baca juga:
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
Industrialiasi tantangan untuk pertumbuhan ekonomi.
