- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA.co.id - Rapat koordinasi bidang perekonomian menyepakati pembentukan peta jalan (roadmap) pemisahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi Badan Penerimaan Pajak (BPP). Roadmap tersebut, akan segera diajukan ke Presiden Joko Widodo.
Hal itu, disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, di kantor Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, Jakarta, Selasa malam 17 Februari 2015.
"Sudah diambil keputusan untuk disampaikan Presiden bahwa kami menyutujui roadmap. Dalam waktu tidak lama, Ditjen pajak akan jadi Badan Penerimaan Pajak," ujar Yuddy.
Dalam roadmap tersebut, ia melanjutkan, disepakati paling lambat tahun 2016, BPP sudah terbentuk. Berstatus independen dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden, namun tetap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
"Tapi tidak bisa diputuskan sepihak, mesti ada pembahasan DPR, mesti ada payung hukumnya," kata dia.
Menurut Yuddy, keputusan itu diambil, karena instansi tersebut memiliki beban berat dalam mencapai target penerimaan pajak, namun tidak didukung dengan keorganisasian yang memadai.
Dibantu tiga deputi
Dalam roadmap tersebut, Yuddy menjelaskan, nantinya Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito akan dibantu tiga deputi. Pembagian tugasnya yaitu Deputi I membidangi para direktur setingkat eselon II yang ada di ditjen pajak.
"Di situ ada 49 eselon II yang membutuhkan satu layer sendiri," kata Yuddy.
Deputi II akan bertanggung jawab mengawasi kinerja kantor pusat pajak besar. Sementara Deputi III akan mengawasi kantor-kantor wilayah pajak di seluruh Indonesia.
"KemenPAN RB bisa menerima alasan-alasan, adanya akting deputi di bawah dirjen pajak. Pak menko akan sampaikan ke Presiden," kata Yuddy.
Roadmap ini akan dibahas, seiring dengan revisi Undang-undang Ketentuan umum perpajakan (KUP) yang masuk dalam prolegnas DPR 2015. Yuddy berharap dapat disepakati, sehingga penguatan instansi penerimaan negara ini dapat terwujud. (asp)
Baca juga:
Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?
Revisi UU Pajak akan segera diajukan ke DPR.
