- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang sedang menjalankan fungsi pengawasan terkait kasus maraknya human trafficking, melakukan pertemuan dengan jajaran Disnaker Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala BP3TKI Mataram, Kapolda NTB, Kanwil Imigrasi NTB, Kepala Dukcapilsosnaker, Kepala BLK, Pimpinan APJATI, dan Perwakilan PPTKIS, Senin 16 Februari 2015.
Kunjungan ini juga untuk mendapatkan gambaran dan data secara komprehensif terkait kondisi Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) dalam proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, serta memetakan permasalahan meningkatnya TKI illegal, atau non prosedural di NTB.
Demikian salah satu maksud dan tujuan dilakukannya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, seperti dikemukakan Ermalena dalam sambutannya selaku Ketua Tim Kunker Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Lebih lanjut, politisi perempuan dari PPP ini mengharapkan, hasil kunjungan kerja spesifik ini akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainya.
"Masukan dari berbagai pihak terkait pembenahan TKI akan menjadi bahan berharga dalam revisi Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI," ungkap Ermalena.
Rombongan Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Ermalena (PPP) didampingi para anggotanya, Ketut Sustiawan (PDI-P), Nursuhud (PDI-P), Susi Syahdona Bachsin (Gerindra), Zulfikar Achmad (PD), H.A Riski Sadig (PAN), Handayani (PKB), Chairul Anwar (PKS) dan Ali Mahir (Nasdem). (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
