VIVA.co.id - Indonesia mendesak agar fleksibilitas ruang dalam menentukan kebijakan nasional harus tetap ada, tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati di World Trade Organization (WTO).
Hal tersebut diungkapkan Teguh Juwarno, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang sekaligus sebagai anggota Steering Committee (SC) dari Annual 2015 Session of the Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO), Senin 16 Februari 2015 di Geneva, Switzerland.
Teguh menegaskan bahwa rezim perdagangan internasional harus memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Fleksibilitas dalam menerapkan kebijakan nasional itu dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional. Hal itu sejatinya sangat diperlukan bagi negara berkembang, dan negara paling terbelakang (Least Developed Countries).
Ditambahkannya, poin itu pada awalnya mendapat pertentangan keras dari Parlemen Jepang, mengingat dalam semangat dan kacamata WTO tidak mengenal adanya fleksibilitas tersebut. Namun, pandangan Indonesia itu mendapatkan dukungan dari parlemen negara berkembang lainnya seperti India, Tiongkok, Afrika Selatan maupun Yordania.
“Sikap ini memang perlu disampaikan agar negara berkembang tidak selalu didikte oleh kepentingan negara maju,” tutur Teguh.
Di hari kedua pertemuan tersebut juga ditegaskan kembali pandangan Indonesia akan isu pentingnya ketahanan pangan (food security) bagi negara berkembang, dan dukungan WTO untuk upaya mengatasi kelaparan. Hal tersebut diungkapkan Delegasi DPR RI dalam debat interaktif yang mengambil tema "Trade as an enabler of peace and better living conditions", Selasa 17 Februari 2015.
"Sebagai negara agrikultur, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani adalah tujuan utama. Hampir 60 persen masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Di sini diperlukan solusi permanen terhadap ketahanan pangan (public stockholding for food security purposes) agar para petani mendapatkan manfaat dari kebijakan perdagangan itu," urai Teguh dalam forum PCWTO.
Dalam pembahasan draf hasil PCWTO Indonesia juga mendukung usulan India yang menolak aksi unilateral terhadap impor barang-barang dan jasa, dengan alasan perlindungan lingkungan. Draf dokumen hasil PCWTO tersebut juga mengapresiasi agenda Ministerial Meeting WTO di Bali 2013 yang sukses memberikan sejumlah hasil positif, sekaligus menekankan pentingnya agenda-agenda negosiasi untuk merumuskan Post-Bali Work Programme.
Pada kesempatan yang sama, Andi Achmad Dara, anggota Delegasi DPR RI, menekankan pentingnya komitmen pemerintah secara serius dalam melakukan perbaikan-perbaikan bagi peningkatan daya saing petani atau produsen dalam negeri.
"Kita berjuang di forum ini agar mendapatkan ruang fleksibilitas dalam melindungi kepentingan nasional, namun pemerintah harus serius dan fokus mempersiapkan produk unggulan yang mampu memiliki daya saing di pasar internasional," ujar Dara.
Sementara itu, Sartono, anggota Delegasi Indonesia juga mengkritisi kampanye negara-negara maju yang memanfaatkan isu lingkungan untuk menekan negara berkembang.
"Kita harus jelas, apakah benar tujuannya untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, atau hanya untuk perluasan akses pasar produk mereka," kritik Sartono. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
