Sumber :
VIVA.co.id -
Panja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Nasional menemui Mantan Presiden RI Prof. Habibie membicarakan berbagai persoalan terkait keselamatan penerbangan dan sektor dirgantara Indonesia.
"Kunjungan kita ini dalam rangka menrespons penyebab kecelakaan penerbangan dan menggali akar permasalahan dimana tingkat kecelakaan pesawat dalam 10 tahun terakhir meningkat drastis,"Ujar Ketua Komisi V DPR Farry Djemi Francis saat menemui Prof. BJ. Habibie, di kediamannya, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Selain itu, lanjut Farry, Panja juga berniat memperoleh informasi dari Prof. Habibie terkait aspek keselamatan penerbangan di Indonesia. "Kita juga akan me-
review road map zero accident
ini,"jelasnya.
Pada kesempatan itu, Farry mengatakan, Panja juga mendapatkan masukan atau input terkait dinamika politik serta masukan bagaimana penerbangan kita kedepannya. "Komisi V DPR akan mendalami informasi lebih detail dan rinci data-data yang berkaitan dengan kelaikan penerbangan tidak hanya secara umum tetapi mendalami programnya apakah sudah jalan apa belum dan melihat kendala program kelaikan penerbangan itu. apakah persoalan ada di manusia atau berkaitan dengan anggarannya atua apa saja yang belum dilakukan,"ungkapnya.
Dengan cara ini, lanjutnya, Panja dapat memperoleh informasi yang utuh bukan hanya yang umum umum. "Kita akan menindaklanjuti masukan dari om Habibie serta upaya strategis penerbangan yang harus dilakukan kedepannya,"jelasnya.
kita, tambahnya, harus mendalami rinci dan program langsung mengcheck apakah programnya jalan tentu harus disiplin sesuai amanah UU. "kita check apakah aturan sudah dijalankan apa tidak,"jelasnya.
Komisi V DPR, tegasnya, akan memberikan dukungan politik secara penuh dalam melakukan pembenahan di sektor penerbangan tersebut.
Sementara Prof. Habibie mengharapkan, industri penerbangan dapat memberikan nilai tambah bagi putra-putri Indonesia. "Itu bisa saja produk penunjang yang dibuat didalam negeri sehingga memberikan nilai tambah baik lapangan kerja maupun sektor pajak nantinya,"jelasnya. (www.dpr.go.id)
Halaman Selanjutnya
