VIVA.co.id - Kenaikan harga beras hampir satu bulan terakhir, selain diakibatkan produksi dan distribusi yang terganggu, juga adanya pengelolaan tata niaga dan manajemen stok yang buruk dari regulator.
“Pemerintah harus segera menemukan secara cermat titik simpul kenaikan harga beras, mengingat situasi ini sudah terjadi selama satu bulan terakhir. Operasi pasar telah dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), namun belum dapat secara efektif melakukan intervensi terhadap pasar karena tidak merata dan masif,” ungkap anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar, di Jakarta, Minggu 22 Februari 2015.
Kenaikan harga beras hampir terjadi di seluruh sentra pangan dan pusat distribusi beras, kondisi tersebut menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen. Di Subang, Jawa Barat, dalam sepekan terakhir.
Harga jenis beras medium dan premium, naik rata-rata 10-30 persen. Sementara itu, di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, terpantau harga-harga beras naik cukup signifikan. Rata-rata kenaikan mencapai 30 persen.
Seperti beras jenis IR 4 yang paling murah saat ini dijual dengan harga Rp10.000/kg, padahal normalnya Rp8.500/kg. Disusul IR 3 dengan kualitas medium, naik dari Rp9.000/kg menjadi Rp10.600/kg. Selain itu, beras jenis IR 2 juga naik dari Rp9.500/kg menjadi Rp11.000/kg dan beras jenis IR I naik dari Rp10.000/kg menjadi Rp12.000/kg.
“Kenaikan yang terjadi hari ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non produksi seperti dampak bawaan fluktuasi kenaikan harga BBM, yang berpengaruh kepada ongkos giling gabah menjadi padi dari Rp600/kg menjadi Rp800/kg. Bersamaan dengan itu juga upah buruh tani naik, dari yang semula Rp50 ribu/setengah hari menjadi Rp60 ribu/setengah hari. Kemudian, ongkos transportasi, dan logistik yang naik,” ungkap Rofi.
Anggota parlemen dari Jawa Timur ini menambahkan, sebenarnya situasi ini dapat dihindari, jika peran Bulog dapat dimaksimalkan secara optimal sebagai stabilisator harga beras dan meningkatkan daya serapan padi di masa panen raya.
Karena, di saat seperti ini, selain perlunya operasi pasar sebagai instrumen dalam pengendalian harga dan ketersediaan beras, Bulog juga perlu secara kreatif memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap pasar dan mengefisienkan jalur-jalur distribusi yang hanya terkonsentrasi pada pihak tertentu.
“Jika memang betul adanya polarisasi distribusi yang tidak sehat sehingga menyebabkan potensi terjadinya mafia beras, pemerintah harus tegas dan serius menindak pelakunya di level mana pun,” tegas Rofi.
Sementara itu, Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, menuding adanya mafia beras di balik lonjakan harga beras saat ini. Sebab, kata Gobel, sejak Desember 2014-Januari 2015, Bulog sudah menggelar Operasi Pasar dengan menggelontorkan 75 ribu ton beras kepada pengelola Pasar Cipinang, PT Food Station, dengan harga gudang Rp6.800/kg.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
