- VIVA.co.id/Berton Siregar
VIVA.co.id - (AP II) menalangi pembayaran kompensasi untuk para penumpang Lion Air yang terkena penundaan penerbangan (delay) parah beberapa hari lalu.
Terkait hal tersebut, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan bahwa "bantuan" tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan. Terlebih, katanya, dengan melihat situasi penumpang akibat delay penerbangan.
"Biasalah. Ini aksi korporasi. AP II sudah melihat keadaannya sangat-sangat genting. Kasihan para penumpang yang harus menunggu begitu lama, frustrasi dan akhirnya merusak aset Angkasa Pura," kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 23 Februari 2015.
"Jadi, ini salah satu keputusan korporasi untuk menghadapi persoalan. Nanti, dilakukan perhitungan dengan Lion Air," ujarnya.
Mantan menteri perindustrian dan perdagangan itu juga menyampaikan, aksi korporasi tersebut tak perlu restu dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. Menurut dia, pemberian bantuan tersebut diklaim darurat.
"Persoalannya, kami membicarakan keadaan yang cukup genting, emergency, sesaat. Punya Rp1,5 miliar, di mana tempatnya, mengambilnya berjam-jam. Keadaan sudah seperti itu. Dana talangan yang pemanfaatannya cuma Rp500 juta sudah bikin tenang penumpang dan tidak menyulitkan penumpang yang lain," tuturnya.
Selain itu, Rini melanjutkan, yang menjadi fokus bagi perusahaan pelat merah adalah kenyamanan dan keselamatan penumpang. "Angkasa Pura harus menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang yang hendak melakukan penerbangan. Itu yang utama," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama AP II, Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa dana talangan telah disediakan perseroan sebesar Rp4 miliar untuk para penumpang Lion Air. Namun, dari dana miliaran rupiah itu, yang terpakai hanya Rp526,8 juta.
"Jadi, per orang ada yang menerima sekitar Rp300 ribu, Rp400 ribu hingga Rp1 juta," kata Budi. (art)
Baca juga:
Lion Publikasikan 14 Nama Pilot yang Dipecat
Mereka dituding telah mencoreng nama perusahaan.
