Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id -
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, Selasa 24 Februari 2015, menyatakan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam mengendalikan harga beras di pasaran. Ia menilai lonjakan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini merupakan cerminan kelambanan pemerintah mengantisipasi aksi para spekulan beras.
"Pemerintah seharusnya lebih antisipatif dong dalam mengendalikan harga beras," ujar Viva di Jakarta.
Kenaikan harga beras, ia melanjutkan, disebabkan oleh kekurangan pasokan beras kepada pedagang. Faktor pemicunya adalah kekeringan dan kemarau panjang pada tahun lalu, sehingga banyak petani gagal panen dan berujung pada persediaan beras di gudang para pedagang kian menipis.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Harga Pangan Menurun, Konsumen Kembali Bergairah
"Pemerintah seharusnya lebih antisipatif dong dalam mengendalikan harga beras," ujar Viva di Jakarta.
Kenaikan harga beras, ia melanjutkan, disebabkan oleh kekurangan pasokan beras kepada pedagang. Faktor pemicunya adalah kekeringan dan kemarau panjang pada tahun lalu, sehingga banyak petani gagal panen dan berujung pada persediaan beras di gudang para pedagang kian menipis.
Namun, Viva mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah terhadap persoalan kemarau panjang dan gagal panen tersebut. Mengapa pemerintah tidak sejak jauh harus menginstruksikan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menggelar operasi pasar meredam inflasi harga beras? Padahal, Komisi IV mencatat pemerintah mempunyai persediaan yang amat cukup untuk enam bulan, cadangan beras nasional di gudang Bulog sebanyak 1,8 juta ton.
"Sudah mengetahui bahwa terjadi penurunan volume panen, sudah mengetahui bahwa penerima raskin itu akan menyerbu pasar-pasar, tapi kenapa tidak dilakukan penambahan kuota ke pasar-pasar? Dalam kondisi sekarang pemerintah harus segera perintahkan Bulog melepas beras," kata Viva.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa 24 Februari 2015, menegaskan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini dipicu oleh pasokan yang berkurang di pasar. Pemerintah mulai hari ini menggencarkan penyaluran cadangan beras nasional melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Kalla menyatakan, bulan ini Bulog siap menggelontorkan cadangan berasnya hingga 400 ribu ton untuk stabilisasi harga pasar. Bahkan, apabila diperlukan, pemerintah bersedia melepas seluruh persediaan berasnya sebanyak 1,4 juta ton yang tersimpan di gudang Bulog untuk didistribusikan kepada masyarakat.
"Jangan khawatir soal beras," ujar Kalla di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta.
Ia melanjutkan, opsi impor untuk memenuhi cadangan nasional belum akan dilakukan. Sebab, persediaan beras pemerintah diperkirakan bulan depan kembali meningkat, seiring dengan beberapa daerah sentra produksi beras memasuki masa panen.
Pada momen tersebut, ia meyakini harga beras akan bisa kembali normal. Diperkirakan cadangan beras nasional di Bulog pada Mei mencapai 3 juta ton.
Kalla pun mengimbau kepada para pedagang untuk mengeluarkan persediaan beras yang mereka miliki saat ini. Para pedagang juga diminta agar tidak mengambil kesempatan demi meraup kentungan dan kepentingan pribadi dari momentum sekarang ini.
Ia menekankan, pemerintah tidak gentar jika harus adu kuat dengan para spekulan, khususnya mafia beras yang mencoba-coba bermain di atas kesulitan rakyat.
"Itu mafia kalau naikkan harga, silakan saja timbun-timbun beras. Besok kami tambah lagi (pasokan), turun harga, kalian rugi," kata Kalla. (one)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Namun, Viva mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah terhadap persoalan kemarau panjang dan gagal panen tersebut. Mengapa pemerintah tidak sejak jauh harus menginstruksikan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menggelar operasi pasar meredam inflasi harga beras? Padahal, Komisi IV mencatat pemerintah mempunyai persediaan yang amat cukup untuk enam bulan, cadangan beras nasional di gudang Bulog sebanyak 1,8 juta ton.
