- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk mengurangi pendapatan dari hasil eksplorasi minyak dan gas bumi (migas). Pendapatan yang dikurangi itu untuk mengembangkan sektor industri di daerah masing-masing.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menawarkan hal itu di depan para pimpinan daerah dalam acara Musyawarah Nasional III, Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM), di Jakarta, Kamis 26 Februari 2015.
"Dana bagi hasil dan sebagainya terkait migas, lebih dari Rp100 triliun. Seandainya kita bisa koreksi (skemanya), jangan ngambil uang di depan, tetapi kita berikan ke industri, agar produksinya lebih murah, itu lebih bagus," ujarnya
Sofyan mencontohkan, misalnya pendapatan berkurang, karena pemberian insentif harga gas murah bagi industri. Hal itu, akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam jangka panjang, ketimbang pendapatan yang didapatkan dari perdagangan komoditas tersebut.
"Industri ini bisa menghasilkan tenaga kerja, kalau tumbuh jadi pajak. Tapi kalau hanya menjual, ya, paling gampang memang menjual SDA (Sumber Daya Alam)," tambahnya.
Sofyan mengigatkan, eksplorasi alam di daerah ada batasannya. Sedangkan perkembangan industri secara jangka panjang, dapat mendorong suatu daerah untuk berkembang. Hal tersebut, harus menjadi pertimbangan daerah dalam mengelola simber daya yang dimiliki
"Pendapatan berkurang setiap tahun, tetapi empat-lima tahun ke depan industri di daerah bakal tumbuh terus," tutur Sofyan. (asp)
Baca juga:
Bakrie Dapat Proyek Rp1,4 Triliun di Blok Madura
Bisnis manufaktur masih bisa bergerak di tengah lesunya sektor migas.
