VIVA.co.id - Pelaksanaan eksekusi mati sebagai Capital Punishment terhadap para gembong narkoba asal negara asing dalam kasus “Bali Nine” telah melahirkan antipati Australia dan Brasil terhadap pemerintah Indonesia. Akan tetapi pemerintah Indonesia tetap bersikukuh dan menolak segala bentuk intervensi pihak mana pun terkait hal ini.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Prananda Surya Paloh, mendukung sepenuhnya sikap konsistensi pemerintah untuk tetap melaksanakan Capital Punishment tersebut dengan baik tanpa pandang bulu. Seperti diketahui Capital Punishment dibuat dan dilaksanakan untuk melahirkan efek deterrent untuk mengurangi niat calon penjahat di negara kita.
“Adapun permintaan dari pihak manapun untuk membebaskan warganya dari Capital Punishment negara kita, dapat kita tampik dengan diplomasi yang santun. Termasuk jika cara negara lain itu sudah merupakan tekanan apalagi dengan tidak mengindahkan kesantunan diplomasi, kita tidak bisa dan tidak akan pernah tunduk pada usaha intervensi kedaulatan negara kita,”ujar Prananda.
Menurut Prananda, pemanggilan kembali Dubes Indonesia untuk Brazil, Toto Riyanto, akibat penolakan Presiden Brazil Dilma Rousseff sudah sangat tepat, karena secara nyata ini merupakan bentuk penekanan Brazil terhadap Indonesia. Demikian pula langkah politik Presiden dan wakil Presiden RI yang akan meninjau ulang pembelian alutsista dari Brazil.
“Meskipun Super Tucano dan MLRS (Multiple Launcher Rocket System) Astros (Artillery SaTuration ROcket System) dari Brazil telah memenangkan kontrak militer kita, ada hal yang sangat mendasar dimana bangsa kita tidak bisa bergantung pada support sistem negara yang tidak menghargai kedaulatan kita.
Apalagi kelak bisa saja support system Tucano dan Astros berpotensi dijadikan alat penekan bagi bebasnya penjahat penjahat asal Brazil yang dihukum di Indonesia. Dan tentu kita tidak ingin hal itu terjadi, ungkapnya.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
