PDI Perjuangan Resmi Tolak RUU Pornografi
VIVAnews -Fraksi PDI Perjuangan resmi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi dalam rapat Pansus, Selasa 28 Oktober 2008 malam. Agenda rapat tersebut adalah pengambilan keputusan tingkat satu.
Menurut anggota Pansus RUU Pornografi dari FPDI Perjuangan Wila Chandrawila, PDIP menolak menyetujui dengan dua alasan, yakni dari segi kontens dan segi prosedural.
Dijelaskannya, dari segi kontens, PDIP keberatan kata pornoaksi dimasukkan ke dalam definisi dan tentang Pasal 4 yang mengeliminasi kelompok minoritas.
Dalam hal ini, menurut Wila Chandra, sebagian besar fraksi menyatakan bahwa lesbian dan homoseksual adalah penyimpangan. "Lalu kami juga mengkritisi pasal 21,22 dan 23 tentang peran serta masyarakat yang terlalu besar untuk membina masyarakat lain, padahal sosialisasi itu kan tugas pemerintah," kata Wila Chandra.
Sedangkan dari segi prosedural, PDIP menilai RUU ini salah prosedural, karena ketika bertemu Bamus apda 23 Oktober 2008 untuk minta dijadwalkan pengesahan pada 28 Oktober 2008, ditolak Bamus. Bamus menyertakan catatan, jika rumusan yang baru sudah selesai maka Pansu harus mengundang gubernur dari daerah yang menolak seperti Sulut, Bali, Papua, NTT dan Yogyakarta.
Catatan Bamus ini tidak dilaksanakan oleh Pansus. "Dengan demikian PDIP menyatakan undang-undang ini tidak taat asas," kata Wila Chandra yang menyatakan PDIP sudah menyerahkan pandangan mini fraksi di Pansus dengan penegasan meminta izin tidak menandatangani RUU ini.
PDIP merasa telah menyelesaikan kewajibannya dan keluar dari pembahasan RUU ini. PDIP, katanya bukan pro pornografi namun anti penzoliman terhadap kelompok kecil.
Pelapor Betrand Peto Sampai Berhenti Kerja Gegara Doxing, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya
Pelapor Betrand Peto berinisial ANW disebut berhenti bekerja sementara akibat serangan dan doxing di media sosial. Kuasa hukum juga menanti hasil asesmen LPSK.
