- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggandeng sektor swasta untuk mengelola Blok Mahakam, sepertinya sulit terwujud. Sebab, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengisyaratkan sektor swasta tak boleh turut campur dengan Pemprov Kaltim.
Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, I Gustri Nyoman Wiratmaja, Jumat 27 Februari 2015, mengungkapkan bahwa pembagian jatah milik Pemprov Kaltim tidak boleh ditunggangi swasta. Seluruh saham yang diberikan, harus dikelola oleh Pemprov, tanpa campur tangan swasta.
Seperti diketahui, pemerintah sepakat memberikan 10 persen saham Blok Mahakam pada Pemprov Kaltim. Porsi lebih besar dikantongi oleh PT Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam.
Gubernur Kaltim, Awang Faroek mengaku menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim yang nantinya akan diberikan mandat memegang saham tersebut.
"Kami sudah siap. Tinggal bagaimana pemerintah menanggapinya, itu MMP sudah siap kerja sama dengan Pertamina," ujar Awang .
Tetapi, MMP Kaltim tidak sendirian. Perusahaan swasta PT Yudistira Bumi Energi akan digandeng dalam bentuk konsorsium untuk memastikan kecukupan modal pemerintah daerah untuk mengambil saham tersebut.
"Kan lucu, kalau BUMD gandeng investor. Porsi 10 persen dari pemerintah pusat untuk daerah, lalu share pemerintah daerah 20 persen dan investor 80 persen, nantinya daerah hanya dapat dua persen. Nanti, swasta yang lain protes dong, mengapa yang lain bisa masuk tanpa tender," Wiratmaja menimpali.
Wiratmaja menyarankan, agar Pemprov Kaltim melakukan konsorsium dengan bank daerah. Atau, pemerintah daerah bisa saja melakukan pembayaran saham 10 persen Blok Mahakam dengan dividen dari blok tersebut. (asp)
Baca juga:
SKK Migas Siapkan SK Alih Kelola Blok Mahakam
SK dibutuhkan agar produksi terus berjalan.
