- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas kabinet mengenai ketersediaan lahan seluas sembilan juta hektare yang akan dibagikan kepada rakyat, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat kemarin, 27 Februari 2015.
“Intinya kami diminta menjelaskan tentang program ketersediaan lahan sembilan juta hektare sepanjang periode pemerintahan ini,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursidan Baldan.
Ferry menjelaskan, yang mempunyai lahan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengurus bagian administrasinya.
Adapun Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan bahwa ke depan pemerintah berencana membangun pabrik gula yang membutuhkan lahan cukup luas yaitu, 500 ribu hektare dengan jumlah pabrik gula 10 unit berkapasitas 10.000-12.000 ton.
Tak hanya itu, saat ini juga masih dibutuhkan 500 ribu hektar lagi untuk food estate yang rencananya dibangun di Kalimantan.
“Kemudian satu juta hektare lagi kami rencanakan untuk membangun pabrik perkebunan kelapa sawit di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Jadi total lahan yang dibutuhkan 2 juta hektar,” jelas Amran, seperti dikutip dalam laman setkab.go.id, Sabtu 28 Februari 2015.
Rakyat marjinal
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan bahwa rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaannnya program kabinet.
“Ada dua sasarannya, yaitu kami menata ulang, reformasi agraria atau redistribusi lahan, dan yang kedua adalah urusan legalisasi,” jelas Siti.
Menurut Siti, tanah tersebut bisa berasal dari tanah dari otoritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi, karena tanah tersebut akan dilepas menjadi tanah petani.
“Itu 4,1 juta hektare sampai 4,5 juta hektare dari kawasan hutan. Polanya redistribusi itu ada pola kemitraan transmigrasi dengan perkebunan, ada transmigrasi biasa, ada transmigrasi yang bekerja sama dengan kemitraan rakyat,” kata Siti, seraya menyebutkan targetnya adalah mencakup 4,5 juta penduduk miskin yang akan di-cover.
Sedangkan dari kehutanan sendiri, menurut Siti, ada hutan yang bisa dilepaskan, namun sudah ada penggunaannya.
“Hutan produksi konversi yang dilepaskan seluas 13,1 juta hektare, tetapi hutan tersebut sudah ada penggunaannya sekarang, ada yang untuk transmigrasi 900 ribu. Dari 13,1 juta hektare hutan konversi yang bisa dilepas, itu sudah dipakai 7,8 juta,” kata Siti.
Karena itu, menurut Siti, masih ada ruang bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkonversi kembali lahannya buat rakyat.
Dia berharap, kebijakan ini bisa menambah kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,8 hektare menjadi dua hektare per petani. (ase)
Baca juga:
Indonesia Peringkat Pertama Statistik Pertanian ASEAN
RI mengembangkan 20 jenis statistik pertanian.
