VIVAnews - Pemerintah Indonesia dalam sistem pemerintahan lima tahun mendatang butuh suatu institusi yang bisa menyusun kebijakan jangka panjang. Selama ini rencana jangka panjang tidak tersusun dengan baik.
Pengamat politik militer Agus Widjoyo membandingkan Indonesia dengan Amerika di mana pemerintahan AS yang orientasi programnya lima tahunan, tapi dari misi teknologinya bisa mendaratkan astronotnya ke bulan.
"Indonesia dengan kebijakan jangka panjang 25 tahun, tapi capaiannya tidak jelas," kata Agus dalam Diskusi Menjawab Tantangan Ekonomi Politik Indonesia 2009-2014 di Pulau Dua Senayan, Jumat 22 Mei 2209.
Agus mengatakan, kabinet ke depan harus lebih fokus menetapkan pilihan yang masuk dalam kebijakan jangka panjang. Sebagai gambaran sekarang, institusi Bappenas dan Departemen Keuangan dinilai masih belum sinkron. Bappenas hanya menyusun substansi sedang Departemen Keuangan unsur dana. Tapi penyusunan capaiannya tidak mampu menyatukan kedua institusi ini agar bermuara pada kebijakan jangka panjang.
Rencana jangka panjang, kata dia, tidak menyalahi kehendak rakyat. Rencana ini bisa seperti direkayasa untuk membuat citra bangsa punya potensi yang tinggi. Rencana jangka panjang ini juga pasti dimiliki oleh semua negara untuk mencapai pembentukan negara yang lebih baik.
Tunggu Majelis Syuro, PKS Akan Tentukan Ikut Koalisi atau jadi Oposisi Lagi
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sudah 10 tahun menjadi partai oposisi atau di luar pemerintahan. Semenjak Joko Widodo, menjadi Presiden. Apakah berlanjut di 2024 ini?
