Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Komisi I, DPR RI, Hanafi Rais, mengatakan rencana penambahan jabatan Wakil Pangkima TNI tidak relavan. Jabatan baru ini bisa menimbukan banyak spekulasi di masyarakat.
"Keberadaan jabatan baru di TNI itu yang mengatur Presiden melalui keputusan presiden. Begitu kata UU TNI-nya. Tapi sekalipun itu adalah urusan pemerintah (antara presiden dan TNI sendiri), alasan tambahan jabatan baru hanya karena menggantikan panglima TNI saat bertugas di luar negeri jadi kurang pas. Tidak menemukan relevansinya," katanya saat dihubungi, Rabu 18 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Begini Cara TNI Ungkap Testimoni Freddy Budiman
"Keberadaan jabatan baru di TNI itu yang mengatur Presiden melalui keputusan presiden. Begitu kata UU TNI-nya. Tapi sekalipun itu adalah urusan pemerintah (antara presiden dan TNI sendiri), alasan tambahan jabatan baru hanya karena menggantikan panglima TNI saat bertugas di luar negeri jadi kurang pas. Tidak menemukan relevansinya," katanya saat dihubungi, Rabu 18 Maret 2015.
Menurutnya Presiden Joko Widodo semestinya menyampaikan konteks kebijakan baru ini dengan jelas. Sehingga dapat dipahami mengapa perlu penambahan jabatan wakil panglima TNI.
"Apakah itu terkait dengan kebutuhan lapangan soal ancaman dalam negeri dan luar negeri atau ada konteks lainnya. Sehingga harus memunculkan jabatan baru," katanya.
Selain itu politisi PAN ini mengingatkan agar Presiden jangan menimbulkan spekulasi baru terkait jabatan baru. Kebijakan baru ini dianggap bisa menimbulkan kecurigaan baru di masyarakat.
"Jangan sampai ada spekulasi publik bahwa Presiden menambah jabatan baru di TNI karena belum selesai "bagi-bagi kekuasaan" pasca-pilpres. TNI harus profesional," katanya.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengajukan struktur organisasi baru kepada Presiden Joko Widodo. Panglima dalam usulannya menyampaikan adanya Wakil Panglima TNI. Selanjutnya, ada Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Angkatan Udara (AU) dan Divisi Kostrad juga menjadi tiga.
Usulan itu disampaikan Moeldoko saat mengikuti rapat terbatas kabinet yang membahas organisasi dan modernisasi TNI serta Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2015.
"Diharapkan, wakil panglima TNI itu kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa action," kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, TNI pasti dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Sementara itu, bila ditinjau dari aspek manajemen kendalinya masih terus diperbaiki. Begitu juga dengan anggarannya yang akan disesuaikan.
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya Presiden Joko Widodo semestinya menyampaikan konteks kebijakan baru ini dengan jelas. Sehingga dapat dipahami mengapa perlu penambahan jabatan wakil panglima TNI.
