Komisi IV: Teguran Presiden, Bukti Sistem Tak Jalan

“Kualitas keputusan salah satunya akan sangat ditentukan dari kemampuan membangun koordinasi, komunikasi dan melakukan formulasi data realitas Namun ironisnya di dalam banyak kesempatan kita sering menyaksikan, bahwa kinerja kabinet dalam permasalahan ini sangat buruk,” ungkap Rofi Munawar.

Setelah menyindir para menteri yang tidak melapor, Jokowi lantas menyebutkan harga beras terbaru sesuai data yang Ia peroleh dari timnya di Pasar Cipinang. Menurut Jokowi, kenaikan harga beras hanya Rp100 rupiah per liter setelah dilakukan operasi pasar.

“Lempar tanggungjawab seringkali terjadi satu menteri dengan lainnya dan di saat yang bersamaan kualitas informasi seringkali tidak diperhatikan dengan baik. Tentu saja jika hal ini terus diperhatikan akan menjadi kendala dalam realiasasi berbagai program publik,” sindir Rofi.

Legislator dari Jatim VII ini menambahkan, dari kejadian rapat terbatas (ratas) tersebut kita bisa melihat setidaknya ada dua permasalahan utama yaitu lemahnya koordinasi dan daya dukung struktur kementerian yang belum optimal. Lemah koordinasi tersebut sering terjadi jika ditelusuri, misalnya terkait raskin dan target swasembada pangan tahun 2017 yang satu sama lain tidak sesuai. Oleh karenanya, fungsi Kementerian Koordinator Ekonomi cukup penting dalam menjaga arus informasi dan kebijakan lintas kementerian.

“Kita melihat bahwa sistem koordinasi dan laporan tidak berjalan maksimal di dalam kabinet, sedangkan di sisi lain ironisnya Presiden mengandalkan data dari tim yang dibentuknya sendiri. Ada baiknya memaksimalkan jalur struktural yang ada, agar kualitas data yang diterima oleh Presiden tidak salah mengingat hal tersebut akan menentukan kualitas kebijakan yang dibuat,” tegas Rofi

Di banyak kesempatan Menteri dalam Kabinet Kerja menunjukan ketidaksesuaian dalam memberikan statement terkait sebuah kebijakan, tentu saja pada akhirnya jika ini terus terjadi akan membuat kualitas informasi pemerintahan secara umum buruk dan optimalisasi kinerja yang tidak sesuai target.

Sebelumnya di bidang pangan, buruk koordinasi juga tergambar soal kebijakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti begitu semangat dengan ide penenggelaman, namun Jaksa Agung HM Prasetyo secara terang-terangan menyatakan ketidaksepakatannya atas penenggelaman tersebut. (ren)