VIVA.co.id - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menemukan masih ada permasalahan sengketa perbatasan di Provinsi Aceh yang belum dapat terselesaikan, baik sengketa batas wilayah antara Aceh dengan provinsi tetangga, maupun sengketa antarkabupaten/kota.
Hal itu mengemuka saat Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengadakan pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Kantor Gubernur Aceh, Selasa 17 Maret 2015.
Riza mengatakan, sengketa itu terkait dengan pengimplementasian Permendagri No 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Perubahan atas Permendagri No 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah).
Selain itu, Politisi Partai Fraksi Gerindra ini mempertanyakan koordinasi yang dilakukan oleh Pemprov Aceh dengan Badan Nasional Pengembangan Perbatasan dalam perencanaan pembangunan wilayah terluar. Selain itu sejauh mana peran Pemprov Aceh dalam menentukan kecamatan maupun desa yang menjadi lokasi prioritas dalam program itu.
Dia juga menyinggung reformasi birokrasi dan permasalahan serta penyelenggaraan pelayanan bublik yang sedang dan telah ditempuh oleh Pemprov Aceh dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, hampir sepuluh tahun proses recovery Aceh pasca tsunami dan proses perdamaian Aceh berlangsung, namun berbagai masalah masih banyak terjadi, seperti masalah perbatasan, pelayanan publik, kemiskinan, lapangan pekerjaan, dan masalah kesejahteraan rakyat lainnya.
Zaini menegaskan, sebagian dari masalah yang dihadapi Aceh itu merupakan bidang yang ditangani Komisi II DPR, khususnya menyangkut reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan, Otonomi Daerah, serta Agraria atau Pertanahan.
Pemprov Aceh tidak bisa memungkiri bahwa dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, membutuhkan dukungan kebijakan dan finansial dari pemerintah pusat, serta dukungan politik dari parlemen. "Dua hal ini tidak bisa dipisahkan dalam menyelesaikan persoalan di Aceh," ujar Zaini.
Atas dasar kebutuhan itu, Zaini mengapresiasi Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Aceh, sehingga berbagai persoalan yang ada bisa langsung disampaikan. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
