- REUTERS/Y.T Haryono/Files
VIVA.co.id - Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) beserta asosiasi di bawahnya menegaskan menolak rencana pemerintah untuk menurunkan ambang batas (treshold) bea keluar minyak sawit mentah, atau crude palm oil (CPO).
Ditegaskan Ketua Umum DMSI, Derom Bangun, , Rabu 18 Maret 2015, jika hal itu dilakukan, nantinya akan menurunkan daya saing ekspor CPO Indonesia.
"Pertimbangan kami adalah jika hal itu dilakukan, akan menurunkan harga TBS (tandan buah Segar) petani sawit dan akan menurunkan daya saing ekspor CPO Indonesia," ungkap Derom, di Kantor DMSI, Jakarta.
Namun demikian, lanjutnya, jika pemerintah tetap akan melaksanakannya, DSMI meminta, agar dalam penurunan treshold, beban petani dan produsen harus dipertimbangkan supaya tidak terlalu berat.
"Untuk itu, pengenaan persentase bea keluar dikurangi saja, tidak mulai dari 7,5 persen, melainkan dari 3-4 persen pada tingkat harga US$650-700," tambahnya.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah harus melibatkan asosiasi-asosiasi mulai dari hulu hingga hilir, sehingga bisa menampung semua aspirasi. Kadang-kadang, menurutnya, pemerintah hanya mengajak beberapa pengusaha saja.
Sementara itu, Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel (Aprobi), mengatakan bahwa pemerintah terlalu merepotkan harga dalam negeri, sehingga nantinya dikhawatirkan akan menyusahkan para petani sawit.
"Ada yang kontradiktif. Harusnya pemerintah meningkatkan ekspor, ini malah seperti mencegah ekspor. Kalau harga dinaikkan, nggak papa, nggak masalah," tambahnya. (asp)
Baca juga: