VIVA.co.id - Terkait dengan adanya wacana soal jabatan Wakil Panglima TNI, Komisi I DPR RI dalam masa persidangan yang dibuka 23 Maret 2015 akan menanyakan hal tersebut.
Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. “Kami belum lihat ada urgensi yang memerlukan adanya nomenklatur baru itu. Artinya, dari berbagai sisi, fungsi TNI sudah berjalan dengan baik. Kecuali mau membesarkan batalyon, alutista, dan macam-macam,” ungkap Fadli di Jakarta, Kamis 19 Maret 2015.
Menurut pimpinan DPR Koordinator Polkam ini, kalau alasannya untuk penguatan Poros Maritim Dunia, hingga kini pihaknya belum tahu. Kalau alasan itu masuk akal tentu tidak ada masalah. Dia berharap ada penjelasan dan ini diperlukan bukan sekadar mengadakan nomenklatur.
“Penjelasan kenapa wakil panglima TNI diperlukan. Kalau penjelasannya bagus, masuk akal dan memang diperlukan, saya kira tidak ada masalah,” kata Fadli.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyampaikan adanya rencana melakukan reorganisasi TNI. Salah satu hal yang ia sebut akan direalisasikan kembali adalah jabatan wakil panglima di tubuh TNI.
Moeldoko mengusulkan reorganisasi TNI itu kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 17 Maret 2015.
Jenderal Moeldoko menyatakan, Presiden menyetujui reorganisasi TNI, asalkan dilakukan secara bertahap. Jabatan wakil panglima TNI sebelumnya sudah pernah ada, tetapi kemudian dihapus pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
