- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (berkode saham BBRI) baru saja merombak susunan dewan direksi dan komisarisnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis 19 Maret 2015. Salah satu komisaris yang terpilih merupakan politisi dari PDIP.
Menanggapi hal tersebut, Direktur BRI Gatot Mardiwasisto, bersikap dingin dan enggan memberikan banyak komentar.
"Itu tanya Gatot Tri Hargo (Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Kementerian BUMN), bukan saya," kata dia di Gedung BRI, Jakarta, Kamis 19 Maret 2015.
Namun, Gatot mengakui, pada aturan dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seorang politisi diharuskan melepaskan jabatan terlebih dahulu sebelum menduduki posisi strategis di bank BUMN.
"Kan ada ketentuan, kalau orang partai begitu masuk bank harus lepas, kan. Dari dulu pak Saefullah pernah jadi komisaris, itu juga kan politisi, dulu juga ada di BTN dari PPP, begitu masuk ditanggalkan," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, soal aturan dan ketentuan, semua diserahkan kepada OJK selaku otoritas.
Menurutnya, jika sudah menduduki jabatan dalam posisi stategis di BUMN dalam RUPS dan ternyata terbukti masih menjabat di kepengurusan partai harusnya dapat langsung digugurkan.
"Urusannya OJK, kan nanti ada fit and proper test atau uji kelayakan. Kalau cek di pengurus masih ada, langsung gugur. Yang lalu juga sudah banyak. Jadi itu urusan pemegang saham dan OJK, kita mah terima saja. Kan sudah beberapa kali kalau gugur karena partai, dari dulu sudah sering," ujarnya.
Gatot juga memberikan komentar positif saat ditanya mengenai tiga bank BUMN yang sama-sama terdapat politisi dari PDIP, yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI.
"Alhamdulillah, kompak. Semoga ke depannya bisa akur, nggak usah bersaing lagi, bersinergi saja," ujarnya.
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Bos BRI Bantah Utang ke China Khusus untuk Kereta Cepat
Tiga bank BUMN tarik pinjaman miliaran dolar AS dari China.
