Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Pembangunan Papua dan Papua Barat, harus benar-benar direalisasikan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh, yang mencakup pembangunan fisik dan masyarakat Papua sendiri. Pembangunan wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dan Papua Barat, hendaknya tidak hanya menjadi slogan pembangunan saja.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kunjungannya ke beberapa daerah di Papua dan Papua Barat, seperti Kota Monokwari, Kota Jaya Pura, Kabupaten Nabire dan Dogiyai, didampingi Anggota DPR RI dari Komisi II asal Papua, Muhammad Yudi Kotouky dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Andy Akmal Fasluddin, baru-baru ini.
Fahri berharap, pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial harus benar-benar direalisasikan untuk masyarakat Papua dan Papua Barat. Ia juga meminta, agar pembangunan di wilayah Timur tidak hanya berhenti di Makassar dan Sulawesi Selatan saja, tetapi juga menjangkau wilayah provinsi di ujung Timur NKRI ini.
Ada persamaan antara Papua dengan daerah asal Fahri yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia secara gamblang mencontohkan, NTB, Papua, dan Papua Barat, memiliki tambang emas yang termasuk terbesar di dunia. Namun, sayangnya indek pembangunan manusia di kedua daerah itu selalu berada di paling bawah. “Ini terjadi, karena pembangunan yang dilakukan tidak terkoordinasi dengan baik,” kata Fahri.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kunjungannya ke beberapa daerah di Papua dan Papua Barat, seperti Kota Monokwari, Kota Jaya Pura, Kabupaten Nabire dan Dogiyai, didampingi Anggota DPR RI dari Komisi II asal Papua, Muhammad Yudi Kotouky dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Andy Akmal Fasluddin, baru-baru ini.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Fahri berharap, pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial harus benar-benar direalisasikan untuk masyarakat Papua dan Papua Barat. Ia juga meminta, agar pembangunan di wilayah Timur tidak hanya berhenti di Makassar dan Sulawesi Selatan saja, tetapi juga menjangkau wilayah provinsi di ujung Timur NKRI ini.
Ada persamaan antara Papua dengan daerah asal Fahri yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia secara gamblang mencontohkan, NTB, Papua, dan Papua Barat, memiliki tambang emas yang termasuk terbesar di dunia. Namun, sayangnya indek pembangunan manusia di kedua daerah itu selalu berada di paling bawah. “Ini terjadi, karena pembangunan yang dilakukan tidak terkoordinasi dengan baik,” kata Fahri.
Menurutnya, negara sesungguhnya punya kewajiban untuk menggerakan sumber dana hingga wilayah paling Timur supaya daerah tersebut menjadi pusat pembangunan dan kegiatan ekonomi. Sebab itu, Fahri menyarankan, agar pembangunan di kedua wilayah Indonesia Timur itu diarahkan masuk ke sektor manufaktur dan jasa.
Pria kelahiran Sumbawa, NTB ini mengungkapkan, wilayah Papua kaya akan sumber daya laut di sisi lain wilayah pegunungannya dengan iklim yang sangat baik berpontensi menjadi wilayah perkebunan dan peternakan. Kalau di daerah pegunungan dijadikan perkebunan kopi, teh, dan apel organik tentu akan membawa kemakmuran bagi masyarakat di sana.’
“Iklim di Papua ini berkah Tuhan yang tidak bisa dibeli, sayang kalau tidak dimanfaatkan,” jelasnya.
Selain itu, Fahri mendorong, agar masyarakat Papua bisa lebih berkiprah di tingkat nasional. Ia mencontoh Presiden Jokowi yang berasal dari non militer dan pengusaha mebel, karena itu masyarakat Papua, seharusnya terpacu juga bahwa mereka bisa ikut berkontribusi di tingkat nasional.
“Saya yakin, orang Papua, atau siapa pun bisa menjadi Pemimpin di Republik ini. Dikotomi Pemimpin harus dari orang Jawa dan militer perlahan sudah tidak harus lagi. Orang Papua harus mampu menjadi etalase bagi masyarakat Papua lainnya di tingkat nasional,” jelas Pria yang dikenal lugas.
Bandara Internasional Biak
Untuk menghidupkan perekonomian dan pembangunan di Papua, Fahri berharap, agar Bandara Internasional Biak bisa dikembalikan fungsinya seperti dulu, yaitu menjadi tempat transit masyarakat yang ingin menuju Honolulu, Amerika Serikat, Jepang juga negara-negara di wilayah Timur lainnya.
Fahri berpendapat, penerbangan ke luar negeri selama ini cenderung lewat Singapura. Padahal, jika lewat Biak, perjalanan akan lebih singkat. Apabila Biak menjadi bandara internasional, bandara-bandara pendukung lainnya di Papua juga harus dibangun, sehingga masyarakatnya maju dan modern.
Untuk membantu jalinan komunikasi antara pusat dan daerah Fahri bersedia menjadi bagian demi kemajuan wilayah Indonesia Timur tersebut. “Bisa juga digerakkan kampanye membangun Indonesia Timur,” katanya.
Anggota DPR RI dari Komisi II asal Papua, Muhammad Yudi Kotouky berharap, agar semakin banyak pejabat pusat yang berkunjung ke Papua supaya mereka memahami persoalan yang dihadapi rakyat di Indonesia Timur. Sejak Papua masuk menjadi bagian dari NKRI pada 1963 sampai sekarang 2015, Papua masih belum banyak mengalami perubahan, bahkan masih terbelakang.
Sejawatnya anggota Badan Anggaran DPR RI, Andy Akmal Fasluddin berjanji untuk memperjuangkan anggaran pembangunan Papua. “DPR akan lebih mengawasi, agar anggaran yang dikucurkan nantinya akan lebih efektif dan dirasakan oleh masyarakat Papua,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Abraham O Ataruri mengakui, sebetulnya tidak sedikit investor yang akan masuk ke daerahnya. Namun, terkendala oleh sejumlah masalah, salah satunya soal listrik. ‘’Kalau ada yang mau membangun gedung, atau hotel, mereka selalu bertanya berapa daya listrik yang bisa diberikan Pak Gubernur untuk kami? Jujur kami tidak sanggup,’’ ungkapnya.
Masih menurut Abraham, sebetulnya Papua Barat memiliki temuan cadangan gas terbesar di Indonesia yang ada di Bentuni. Bila gas Bentuni bisa dimanfaatkan untuk energi listrik, wilayah Fak-fak, Manokwari, Sorong, Kaimana, Raja Ampat, dan seluruh Papua bisa terang benderang. ‘’Listrik menjadi kendala bagi kami,” katanya.
Gubernur Papua Barat ini mencontohkan, ada investor dari Tiongkok yang akan membangun pabrik semen yang bisa mencukupi kebutuhan Papua. Namun, sayangnya terkendala masalah listrik. “Mereka siap berinvestasi dan target pembangunan jalan 10 ribu kilometer di Papua bisa direalisasikan dengan menggunakan semen kami sendiri,” kata Gubernur.
Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Papua, Suriel S. Mofu mengharapkan agar bisa dilakukan
affirmative action
di seluruh Indonesia, untuk masyarakat Papua, guna mendorong masyarakat Papua bisa belajar di seluruh wilayah Indonesia untuk kemajuan dan penambahan wawasan.
“Ketika kembali, maka bisa membangun kampung halaman. Mereka juga harus memahami bahwa mereka bagian dari Indonesia,” tambah Suriel. (www.dpr.go.id)
Halaman Selanjutnya
