Sumber :
- ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, mengatakan, kekhawatiran berbagai pihak kalau paspor diplomatik akan diselewengkan, sebenarnya sudah diantisipasi.
Menurut dia, paspor diplomatik, yang akan diperoleh seluruh anggota DPR, hanya digunakan untuk bertugas. Aturan teknisnya, DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut dia, paspor diplomatik, yang akan diperoleh seluruh anggota DPR, hanya digunakan untuk bertugas. Aturan teknisnya, DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
"Kesekjenan DPR dan Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan berbagai langkah antisipatif preventif," kata Tantowi ketika dihubungi, Selasa 24 Maret 2015.
Langkah itu antara lain; hanya berlaku untuk kunjungan dinas sebagaimana yang diatur oleh UU serta Tatib dan Peraturan yang akan dirumuskan oleh DPR dan Kemlu dan hanya berlaku untuk anggota saja.
Menurut Tantowi, dengan diterapkannya paspor diplomatik ini, maka tugas lain DPR selain legislasi, pengawasan, dan anggaran, yakni agen diplomasi.
"Diyakini apabila dilakukan secara bersama-sama, tugas diplomasi yang selama ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah melalui para diplomat di Kementrian Luar Negeri akan semakin mudah dan produktif," kata Ketua DPP Golkar ini.
Meski setiap anggota DPR dibekali paspor diplomatik, kata Tantowi, bukan berarti seluruh anggota punya kewenangan melakukan hubungan diplomasi.
"Siapapun yang melakukan peran diplomasi haruslah berkordinasi dengan Kemlu," katanya.
Selama ini, DPR sudah melakukan itu. Bahkan, kolaborasi DPR dengan Kemenlu berjalan baik dan bisa tampil lebih baik di forum-forum internasional.
Oleh karenanya, bagi Tantowi sangat relevan bahkan mendesak ketika Ketua DPR Setya Novanto meminta Pemerintah mengeluarkan paspor diplomatik untuk anggota dewan.
"Permintaan ini tidak lah berlebihan mengingat banyak negara di dunia yang sudah memberlakukannya," katanya. (ren)
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kesekjenan DPR dan Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan berbagai langkah antisipatif preventif," kata Tantowi ketika dihubungi, Selasa 24 Maret 2015.
