Seminar Hari Perempuan Sedunia 2015

“Emansipasi wanita sejatinya merupakan inti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi politik menjadi sebuah kesempatan bagi perempuan untuk menyampaikan gagasan dan ide di tingkat nasional. Demokrasi juga menjadi peluang bagi perempuan untuk dapat terjun langsung berkiprah dalam bidang sosial ekonomi dan kegiatan politik yang mana selama ini didominasi oleh kaum pria,” ujar Nurhayati menambahkan.

Dalam acara yang sejatinya menjadi salah satu agenda dalam rangkaian peringatan hari perempuan dunia 2015 ini, Nurhayati menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan itu telah diatur dan dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

“Dalam bidang politik, undang-undang telah mengatur kuota perempuan dalam legislatif yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan jumlah anggota dewan yang ada. Sayangnya jumlah tersebut pun belum bisa dipenuhi oleh perempuan Indonesia,” ujar politisi dari Dapil Jawa Timur V ini.

Hal itu terlihat dari penurunan jumlah kesertaan perempuan di DPR yakni sebesar 18,39 persen di tahun 2009 menjadi 17,32 persen di tahun 2014. Kesertaan perempuan untuk DPD juga menurun dari tahun 2009 sebesar 28 persen menjadi 26,51 persen pada tahun 2014. Sementara DPRD tidak berbeda jauh dengan DPR dan DPD, kesertaan perempuan di tingkat provinsi ini menurun dari 16,14 persen menjadi 14 persen.

“Di sinilah diperlukan peran yang lebih dari perempuan, untuk mewakili bahkan membantu kaum perempuan lainnya secara umum. Oleh karena itu kami berharap perempuan dapat terus maju dan memperjuangkan segala hak kaum hawa,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (www.dpr.go.id)