- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Dalam menyampaikan aspirasi atau masukan, delegasi masyarakat termasuk gerakan buruh perlu mengidentifikasi anatomi persoalannya.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menerima Delegasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 dipimpin Ketua Umumnya Sunarti, di Jakarta, Selasa 24 Maret 2015.
Menurut Fahri Hamzah pihaknya selalu terbuka untuk berkoordinasi terhadap masalah yang muncul di lapangan. “Saya usulkan ada peta yang komprehensif dalam kertas kerja yang solid. Saatnya buruh punya think tank yang kuat, sehingga kalau bicara datanya kuat, dan tuntutan serta usulannya bisa disetujui pemerintah,” kata Fahri.
Fahri Hamzah selanjutnya berharap, anatomi persoalan ini penting supaya DPR gampang terlibat dengan dukungan peta yang konkret. Harapan SBSI ini kemudian akan disampaikan ke komisi terkait dan selaku Pimpinan Dewan, dia menyatakan siap saja kerja sama dan hadir dalam Kongres SBSI mendatang.
Kepada Delegasi SBSI, politisi PKS ini juga berharap agar organisasi ini signifikan untuk menjadi task force perubahan, dan punya agenda sesuatu yang riil untuk diperjuangkan. “Kita tidak bisa mengalahkan siapapun kalau tidak terorganisir dengan baik. Cirinya adalah identifikasi jelas diiringi agenda dan tahapan yang juga jelas. Kalau ini dipenuhi kita bisa action bareng-bareng,” tandas Fahri.
Sementara itu Ketua Umum SBSI Sunarti dalam audensi ini SBSI 1992 mengharapkan kehadiran Pimpinan DPR dalam Kongres IV SBSI 1992 pada 23-25 April mendatang sekaligus memberikan saran dan masukan bagaimana para buruh bisa berperan lebih besar dalam pembangunan.
“Kami undang baik dari kalangan DPR maupun Pemerintah dan pemangku kepentingan lain memberi kontribusi untuk buruh. Kita harapkan kepada generasi mendatang, jangan mereka tinggalkan utang dan persoalan,” tutur Sunarti.
Sunarti, Ketua Umum SBSI 1912 mengungkapkan pihaknya akan menggelar Kongres sekaligus merayakan HUT diisi seminar soal globalisasi dan menyongsong masuknya era masyarakat ekonmi Asean (MEA) pada akhir tahun ini.
Bagi para buruh, masih adanya sistem outsourcing, sangat ditakuti. Seperti pegawai Pamdal merasa khawatir anak sekolah, tapi apakah kerjanya akan diperpanjang. “ Ini jadi momok para buruh,” tegas Sunarti. Dengan akan diberlakukannya MEA, buruh mengeluhkan belum adanya sertifikasi bagi TKI dan dipertanyakan langkah pemerintah menyiapkan masalah ini.
Panitia Kongres ke-4 SBSI 1992 M. Zen Loilatu menjelaskan, sebanyak 6.000 buruh akan menjadi peserta. Sedangkan tema Kongres “Mensejahterakan buruh untuk perkokoh kemandirian bangsa”. Dia harapkan dalam momen itu DPR turut ambil bagian, sebab buruh adalah agen terbesar devisa Indonesia. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
