- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengaku tak tahu persis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari sistem gateway payment pada periode Juli-Oktober 2014. Dia menyebutkan ada pihak lain yang lebih memahami PNBP dari sistem yang diterapkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
"Itu Dirjen Anggaran, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani yang tahu perkembangannya. Saya tidak tahu persis terhadap PNBP KemekumHAM pada periode itu," kata Bambang di Jakarta, Rabu malam 25 Maret 2015.
Dia mengatakan bahwa Askolani dipanggil Bareskrim pada hari itu juga sebagai saksi. "Mungkin mau menjelaskan di situ," kata Bambang.
Seperti yang diketahui, Denny sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi payment gateway. Dia dijerat dengal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang.
Pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terus mengusut kasus dugaan korupsi layanan paspor elektronik atau payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014. Dalam kasus itu, Bareskrim telah menetapkan Denny sebagai tersangka.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jendral Polisi, Anton Charliyan menyampaikan bahwa saat ini polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Namun, Anton mengaku, belum mengetahui secara persis apakah tender payment gateway ini diketahui oleh Menkumham saat itu, Amir Syamsuddin.
"Ini perlu pendalaman, kenapa hanya satu, mungkin akan menjerat yang lainnya, nanti kita lihat," ujar Anton di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu 25 Maret 2015. (ren)
![vivamore="Baca Juga :"]
Bos PT Cahaya Mas Perkasa Kembali Diperiksa KPK
Diduga terlibat kongkalikong dengan Bos PT WTU
