- ANTARA/Zabur Karuru
VIVA.co.id - Komisi XI rampung menggelar rapat kerja dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tentang pelemahan rupiah, Rabu 25 Maret 2015 malam.
Ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan, salah satunya adalah meminta pemerintah untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad itu berlangsung sejak pukul 15.30 hingga 19.45 WIB. Berikut tujuh kesimpulan hasil rapat tersebut:
1. Komisi XI DPR memandang kondisi fluktuasi nilai tukar rupiah pada saat ini dalam rentang yang harus mendapatkan perhatian secara khusus oleh pemerintah dan Bank Indonesia, karena sangat berpengaruh terhadap rakyat Indonesia.
2. Komisi XI DPR meminta pemerintah dalam rangka memperbaiki defisit transaksi berjalan perlu menjalankan paket kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan struktural dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah terkait dengan paket kebijakan yang mewujudkan L/C (Letter of Credit) untuk ekspor produk sumber daya alam diwajibkan adanya, sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan efektif.
4. Komisi XI DPR meminta kepada pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan semua trasanksi jual beli barang di dalam negeri menggunakan rupiah. Sebab, masih banyak instansi pemerintah dan BUMN yang bertransaksi dengan dolar AS. Terkait hal itu, pemerintah juga diminta segera memerintahkan BUMN-BUMN untuk mengakhirinya dan menggunakan sanksi bagi yang tidak mengindahkannya.
5. Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk menyiapkan paket kebijakan yang dapat mendorong ekspor manufaktur dan pertumbuhan industri subsitusi impor dengan kebijakan investasi dalam rangka pengurangan ketergantungan bahan baku dan penolong.
6. Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan upaya khusus (peningkatan kepatuhan, perbaikan SPT, perluasan basis pajak) terkait dengan target penerimaan negara dari sektor pajak dan Bea dan Cukai dalam APBNP 2015.
7. Komisi XI DPR meminta kepada OJK dalam rangka mewujudkan sistem keuangan inklusif yang dilakukan dengan penyiapan kelembagaan sumber daya manusia dan aturan, agar kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama UMKM. (asp)
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Aksi damai 4 November tidak terlalu pengaruhi pergerakan rupiah.
