VIVA.co.id - Panitia Kerja Penanggulangan Bencana (Panja BPIH) Komisi VIII DPR RI selain menerima masukan terkait penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), juga menerima keluhan lain dari Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam. Hal itu terkait dengan adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah Provinsi Sultra dengan Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Kementerian Agama Sultra.
“Hubungan yang kurang baik itu terlihat dari beberapa hal, salah satunya setiap ada pergantian atau pelantikan Kepala Kanwil Kemenag, Gubernur tidak pernah diberikan informasi akan hal itu. Padahal sebagaimana PP No 13 tahun 2011 pengangkatan pejabat daerah dilantik oleh Gubernur.
Dan Gubernur sebagai kepala daerah diberi kewenangan untuk mengatur segala hal baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung di daerahnya. Dengan adanya ketidakharmonisan ini tentu mempengaruhi suasana kebatinan dalam hidup beragama,” kata Nur Alam.
Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay, yang memimpin rombongan Panja, mengatakan bahwa aduan tersebut bukan pertama kali didengarnya. Ia pun pernah mendapat aduan serupa sebelumnya dari Kepala daerah lainnya. Hal tersebut diakuinya sempat menjadi keresahan beberapa daerah.
“Saya sangat menyesalkan kondisi tersebut, karena permasalahan haji dan pembinaan kerukunan umat beragama juga membutuhkan peran pemerintah daerah bersama Muspida dan tentunya hal itu juga menjadi tupoksi dari Kanwil Kemenag. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari semua pihak dan pimpinan di daerah untuk bisa menjalankan dan mewujudkan semua tujuan yang mulia itu,” ujar Saleh.
DPR akan segera memanggil jajaran Kementerian Agama untuk menjelaskan hal tersebut, sambil tentunya mendesak Kanwil Kemenag untuk bekerjasama dan memperbaiki hubungan dengan pemerintah Provinsi masing-masing.(www.dpr.go.id)
(ren)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
