Komisi X: Ujian Nasional 2015 Diharapkan Jadi UN Kejujuran

Hari Pertama Ujian Nasional
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
- Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam mengharapkan, ujian nasional (UN) tingkat SMA yang digelar Senin 13 - Rabu 15 April2015 akan menjadi ujian kejujuran. Pasalnya UN kali ini tidak seketat UN sebelumnya dengan mengerahkan pengawas dari kepolisian bahkan suasananya seperti perang saja.  Juga pengawas dari perguruan tinggi tidak lagi masuk ke sekolah, hanya membantu masalah administrasi soal dan penilaian.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

“Pengawasan UN dipercayakan kepada guru dan diatur secara silang. Dan yang lebih penting, tidak ada lagi target-targetan. Mematok target kelulusan sudah bukan zamannya lagi,” ujar Ridwan saat diminta komentarnya usai  memimpin Tim Kunker Spesifik ke Propinsi Bali, belum lama ini.
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR


Komisi X DPR mengirim tiga tim pemantau UN tingkat SMA 2015 ke tiga Propinsi. Tim ke Bali diberi tugas memantau pra UN atau persiapan sebelum UN. Sedangkan dua tim ke Sumbar dan Maluku melakukan pemantauan pelaksaan UN atau pada hari Senin 13 - Rabu 15 April 2015.


Menurut politisi Golkar dari Dapil Malang Raya ini,  target kelulusan menjadi beban sekolah dan anak-anak. Kalau dulu, jika target kelulusan tercapai, maka kepala dinas dijanjikan kenaikan jabatan. Begitu pula Bupati atau Walikota akan dipromosikan jabatan yang lebih tinggi.


“Target-target seperti tidak ada gunanya lagi, yang akan terjadi kecurangan-kecurangan,” tegas Ridwan Hisyam.


Kesan yang sama disampaikan anggota Tim Kunker Spesifik Komisi X Sofyan Tan bahwa SMA 5 dan SMK 2 Denpasar tidak lagi minta bantuan polisi untuk melakukan pengawasan UN. Selain itu tidak terjadi kecurangan seperti bocornya soal-soal UN serta jual beli soal. Meski demikian dia  berharap sekolah-sekolah tetap memperhatikan kualitas termasuk persiapan memasuki perguruan tinggi.


Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tia Kusumawardani mengatakan, pengawasan UN kali ini tidak melibatkan perguruan tinggi, hanya masing-masing sekolah di Satuan pendidikan. “Peran Perguruan Tinggi hanya melakukan pemindaian hasil UN,” tambahnya. (www.dpr.go.id)


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya