- VIVA.co.id/Ririn Aprilia
VIVA.co.id - Komisi II DPR meminta IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) segera membuat Blue Print untuk pembangunan pengembangan kampus ke depan. Hal itu mengemuka saat Komisi II melakukan Kunjungan Kerja ke Sumatra Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, Senin, 14 April 2015.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, menambahkan, soal blueprint bisa dikomunikasikan bersama dengan Komisi II DPR. "Mengenai blue print itu sebenarnya bisa dikomunikasikan bersama-sama terlebih dahulu dengan Komisi II DPR bersama IPDN, begitu sudah final maka kita sudah bisa menargetkan sampai tahun berapa bisa menyelesaikan pembangunan IPDN tersebut,"jelas Lukman.
Lukman Edy mengemukakan, pertemuan antara Komisi II DPR dengan pihak IPDN dari mulai Rektor dengan seluruh jajarannya, yaitu ingin mendengarkan masukan dan program serta presentasi dari IPDN mengenai blue print dari pembangunan pengembangan kampus IPDN kedepannya
"Semua ini harus jelas dan transparan termasuk dalam melengkapi insfrastrukturnya seperti apa, membutuhkan anggaran berapa, kemudian pembangunan budaya akademisnya seperti apa, dan diharapkan IPDN sejajar dengan perguruan tinggi lainnya, dukungan seperti itulah yang akan diberikan Komisi 2 terhadap IPDN.
Contohnya disetiap Kampus seperti Kampus IPDN Jatinangor maupun kampus IPDN di daerah-daerah perpustakaannya harus ideal minimal didalam perpustakaan tersebut judul buku bacaan harus diatas sepuluh ribu judul buku yang ada dalam perpustakaan, sementara buku-buku yang ada di perpustakaan IPDN Padang masih dibawah sepuluh ribu judul buku, ini masih sangat kurang dan harus segera dilengkapi,"jelasnya.
Lukman Edy memberikan contoh lain setiap kampus IPDN diseluruh Indonesia juga harus memiliki sarana dan prasarana olahraga yang lengkap seperti kolam renang, lapangan bola, lapangan futsal, lapangan voli, lapangan basket dan lain sebagainya dan hal itu merupakan sebuah standar kampus juga harus sama diseluruh kampus se-Indonesia.
Dikatakan juga, lanjut Lukman, Komisi II DPR telah merekomendasikan dan meminta supaya IPDN terus mempertahankan kedisiplinannya, namun tanpa kedisiplinan yang bersifat militeristik.
"Komisi II DPR memberikan dukungan agar ada kepastian karir bagi alumni IPDN, kalau misalnya nanti ada kebijakan dari Menteri Dalam Negeri untuk membuat peraturan Menteri, atau bentuk peraturan lain, yang akan memberikan peluang karir bagi alumni IPDN Komisi II sudah dipastikan akan mendukung secara penuh diberikan kepada IPDN,"jelasnya. (www.dpr.go.id)
(ren)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
