- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Direktur Utama PT Pertamina Persero, Dwi Soetjipto, mengatakan bahwa pihaknya akan fokus mengembangkan energi baru dan terbarukan untuk menunjang kebutuhan energi nasional.
"Selama 10 terakhir pemerintah dianggap tidak serius dalam mengawal dan melaksanakan program pengembangan energi baru dan terbarukan. Karena itu, kami mulai fokus untuk mengembangkan energi terbarukan ini," kata Dwi saat berbicara dalam talkshow ‘Kemandirian Energi untuk Negeri’ di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 16 April 2015.
Apalagi, kata Dwi, saat ini keterbatasan sumber energi fosil mulai menipis. Dwi melanjutkan, jauhnya harga minyak dunia saat ini juga disebabkan adanya keberhasilan Amerika dalam pengembangan produksi energi baru dan terbarukan yang dinamakan shale gas dan shale oil.
"Sebenarnya ini tidak baru juga, karena sudah berpuluh-puluh tahun dikembangkan di sana. Saya kira penting mendorong ini," ujar mantan Dirut PT Semen Indonesia Tbk itu.
Dwi mengungkapkan, di Pertamina saat ini baru saja dibentuk direktur yang menangani bidang energi baru dan terbarukan.
Meski begitu, sementara ini kegiatan mereka masih mengurusi lingkup bisnis gas. Dia yakin, dalam waktu dekat akan fokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan. Apalagi pemerintah sudah meminta agar Pertamina memanfaatkan biomassa untuk dicampur dalam BBM.
"Pemerintah telah menetapkan menggunakan 15 persen biomassa untuk dicampurkan dalam BBM," kata Dwi.
Di sisi lain, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengkritisi langkah pemerintah dan Pertamina selama 10 tahun terakhir yang tidak serius mengawal dan melaksankan pengembangan energi baru dan terbarukan.
Sri Sultan menyebutakan, kebijakan menyediakan 5 juta kiloliter (kl) bahan bakar nabati (BBN) menggantikan bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2010 yang awalnya disambut antusias oleh masyrakat dan swasta, namun akhirnya mandeg di tengah jalan.
Sultan mencontohkan, kebijakan penanaman jutaan pohon jarak sebagai bahan baku biodiesel. "Awalnya, masyarakat sangat senang karena lahan marginal bisa ditanami pohon jarak. Tapi mereka terpaksa harus kecewa karena produknya tidak bisa terjual, dengan alasan biaya produksi jarak kurang ekonomis dibanding harga solar subsidi saat itu," tuturnya.
Begitu juga dengan ketidakberanian pemerintah untuk melarang ekspor molasses (tetes tebu) padahal molasses digunakan sebagai bahan baku bioetanol paling ekonomis.
Akhirnya, produsen gula memilih ekspor molasses, karena sebagai hasil sampingan yang menguntungkan.
"Padahal 600 ribu ton molasses per tahun yang diekspor diubah 150 ribu kiloliter bioetanol cukup banyak BBM yang bisa disubsitusi," kata dia.
Sultan pun menegaskan, terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan, Indonesia bisa meniru langkah yang dilakukan oleh negara Brasil.
Menurut Sultan, Brasil berhasil mengembangkan bioetanol sebagai bahan bakar dengan efisiensi biaya produksi US$17,5 per barrel dengan total produksi 16 miliar liter per tahun.
"Biofuel massal ini tentu dengan dukungan regulasi, finansial serta pengembangan riset dan teknologi agrobisnis," katanya.
Rektor UGM, Dwikorita Karnawati mengatakan, peneliti dari Universitas Gadjah Mada telah berhasil mengembangkan berbagai produk riset di bidang energi baru dan terbarukan.
Beberapa produk riset yang dihasilkan tersebut, antara lain pengembangnan biomassa dari limbah sawit menjadi BBM. Pengolahan limbah dari pasar buah gamping menjadi produk biogas.
Selain itu, peneliti UGM juga berhasil mengembangkan teknologi penyimpanan gas dengan metode absorpsi gas storage sehingga bisa mendukung konversi BBM ke BBG pada kendaraan.
"Baru-baru ini, kami juga sedang memanfaatkan potensi mikroalga di daerah Pantai Gunungkidul sebagai bahan baku biofuel. Kita bekerjasama dengan DIY dan penduduk di Pantai Baron untuk mengembangkan mikroalga sebagai biofuel dan nantinya bisa dipasarkan oleh Pertamina," kata Dwikorita. (ase)
![vivamore="Baca Juga :"]
Pertamina Pelajari Rencana PLN Caplok PGE
Pengkajian secara bisnis dilakukan perseroan.
