Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id
- Pemerintah daerah didorong untuk mencari alternatif pembiayaan selain transfer daerah dan pajak daerah. Hal itu, untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
Bambang memaparkan, ada beberapa alternatif pembiayaan yang bisa di manfaatkan pemerintah daerah. Salah satunya dengan menerbitkan obligasi daerah, baik yang menggunakan underlying aset daerah, atau pun proyek yang akan dibangun.
Alternatif lainnya, lanjut Bambang, adalah mengajukan pinjaman kepada lembaga infrastruktur daerah yang telah dibuat pemerintah pusat. Seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang saat ini ditugasi pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di daerah.
"Namun, Pemda juga harus tetap menghitung kemampuan fiskal daerahnya,” ujar Bambang dalam acara Musrembang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di Jawa timur, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id), Jumat 17 April 2015.
Selain mendorong daerah mencari sumber pembiayaan infrastruktur lainnya, Bambang juga menyampaikan beberapa kebijaan umum transfer daerah lainnya yang ditetapkan pemerintah pusat. Antara lain, upaya daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal yang dimiliki, salah satunya dengan menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum maksimal saat ini.
"Penggalian pendapatan asli daerah yang tepat menjadi penting," tambahnya.
Penyediaan pelayanan dasar bagi daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan usai bencana juga menjadi prioritas pemerintah pusat saat ini. Untuk itu, penggunaan transfer daerah yang dialokasikan harus mengedepankan beberapa hal tersebut.
"Dengan ketegasan tersebut, maka dapat dialokasikan ke sumber daya, mengingat anggaran dan waktu pelaksanaan terbatas,” katanya.
Bambang mengingatkan, dalam pengelolaan anggaran harus tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi. Pemantauan dan evaluasi dana transfer ke daerah juga harus ditingkatkan kualitasnya. (asp)
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Namun, Pemda juga harus tetap menghitung kemampuan fiskal daerahnya,” ujar Bambang dalam acara Musrembang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di Jawa timur, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id), Jumat 17 April 2015.
