VIVAnews – Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin, Rabu 28 Oktober 2008, menyarankan kepada anggota masyarakat yang dirugikan Undang-Undang Pornografi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Jika mekanisme itu tidak ditempuh oleh masyarakat yang haknya dilanggar Undang-Undang itu, katanya, ke depan akan menimbulkan preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Lukman mengatakan, setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang pasti menimbulkan pro dan kontra. “Sebab, rancangan itu tidak bisa memenuhi kepentingan semua pihak, seperti Rancangan Undang-Undang Pornografi yang pembahasannya tertunda-tunda dalam waktu lama,” kata Lukman.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan adalah satu dari delapan fraksi parlemen yang setuju Rancangan Undang-Undang Pornografi disahkan Kamis 29 Oktober 2008.
Rancangan Undang-Undang Pornografi adalah rancangan produk hukum berbentuk undang-undang yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengatur mengenai pornografi. Rancangan ini akan disahkan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna. Pengesahan rancangan ini selalu diundur karena maraknya penolakan dari masyarakat.
Kata Prabowo Keberlanjutan Tetap Butuh Perbaikan
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan, keberlanjutan yang akan diterapkan oleh pemerintahannya kelak tetap melakukan sejumlah perbaikan.
