Sumber :
- VIVAnews/Umi Kalsum
VIVA.co.id
- Wacana memoratorium ibadah umroh sebagai protes pemerintah Indonesia dengan eksekusi mati bagi dua Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu Siti Zaenab dan Karni oleh pemerintah Arab Saudi Selasa pekan lalu dinilai tidak efektif.
Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh P Daulay usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 21 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh P Daulay usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 21 April 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Rapat tersebut membahas realisasi program PKH, dukungan anggaran, data pesebaran, dampak/implikasinya serta permasalahan yang dihadapi.
“Sebab, umrah itu ibadah, yang tidak hanya Arab Saudi yang membutuhkan, tapi kita pun sebagai umat Islam membutuhkan. Jadi, kalau pun umrah itu dimoratorium sangat tidak efektif dan tidak berpengaruh bagi Arab Saudi,” tegas Saleh.
Karena itu politisi PAN itu berharap agar pemerintah melakukan diplomasi langsung dengan Raja Saudi. Bahkan jika diperlukan juga harus membentuk Tim Khusus yang dipimpin langsung oleh Presiden. Hal ini semata untuk menunjukkan kepada Pemerintah Saudi akan keseriusan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap rakyatnya di luar negeri. “Jadi, diplomasi dan pengawalan secara hukum yang mesti dilakukan,” pungkasnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Rapat tersebut membahas realisasi program PKH, dukungan anggaran, data pesebaran, dampak/implikasinya serta permasalahan yang dihadapi.
