- Antara/ Feny Selly
VIVA.co.id - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Syarif Abdullah, menyatakan bahwa agenda pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember 2015 harus terus berjalan. Meskipun sejumlah daerah belum memiliki anggaran untuk melaksanakan pilkada tersebut.
"Pilkada serentak tidak bisa ditunda karena itu amanah undang-undang. Undang-undang sudah jelas untuk pilkada tahap pertama dilaksanakan pada bulan Desember 2015," kata Syarif saat mengunjungi kantor VIVA.co.id di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu 22 April 2015.
Menurut politisi Partai Nasdem itu, penundaan pilkada serentak bisa dilakukan hanya dengan mengubah Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang baru saja disahkan DPR pada Selasa 17 Februari. Namun, kemungkinan tersebut sulit terwujud.
"Merevisi undang-undang itu sangat panjang. Dari pemerintah, DPR. Macam-macam prosedur yang dilewati. Jadi saya pikir tidak mungkin. Misalkan dengan Perppu juga tidak ada kondisi mendesak," kata dia lagi.
Syarif mengakui ada beberapa daerah yang belum memasukan biaya pilkada ke dalam APBD 2015. Namun, masalah itu bisa diakomodir di dalam APBD Perubahan dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sudah mengadakan rapat koordinasi dengan pemda-pemda untuk mencari jalan keluar terhadap pembiayaan pilkada tersebut.
"Jadi saya kira kalau hanya persoalan anggaran bisa diatasi. Untuk itu tidak ada alasan menunda pilkada serentak tahun 2015 dan sewaktu undang-undang itu di bahas, tahapannya sudah disepakati antara pemerintah dan DPR," ucap dia.
Berdasarkan undang-undang, pilkada serentak akan dilakukan pada tiga gelombang menuju pilkada nasional di tahun 2027. Gelombang pertama, rencananya akan dilaksanakan pada Desember 2015. Gelombang kedua, pada Februari 2017, dan gelombang ketiga pada Juni 2018.
"2019 ada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kalau bergeser akan menggeser agenda nasional secara keseluruhan," tutur Syarif.
Ahok Maju Lewat Parpol, Bagaimana Nasib 1 Juta KTP?
Relawan mengaku tetap mendukung Ahok.
