- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Pandangan mini oleh 10 fraksi di Komisi III DPR, secara bulat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rapat komisi dengan agenda pengambilan putusan akhir tingkat I ini, dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Kamis, 23 April 2015 malam.
Walau begitu, sejumlah fraksi masih memberikan beberapa catatan soal Perppu KPK tersebut.
Seperti Fraksi PAN, yang dibacakan oleh Daeng Muhammad bahwa persoalan Perppu bukan saja masalah hukum formal. Tetapi juga soal semangat pemberantasan korupsi yang diamanatkan ke KPK.
Selain itu, F-PAN juga menilai KPK saat ini terjebak pada politik pencitraan. Sehingga, dengan Perppu KPK ini, maka komisi antirasuah itu harus dikembalikan ke khitahnya.
"Fraksi PAN menerima Perppu Nomor 1 tahun 2015 tentang KPK, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, untuk ditetapkan menjadi Undang-undang," kata Daeng Muhammad, membacakan pandangan mini fraksi, Kamis 23 April 2015.
Sementara itu, catatan lainnya dari Fraksi Nasional Demokrat adalah masalah umur batasan yakni maksimal 65 tahun, perlu juga diatur.
Selain itu, NasDem juga menilai, pimpinan KPK haruslah sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yakni berpendidikan sarjana hukum, atau sarjana terkait lainnya yakni ekonomi atau perbankan.
"Pimpinan KPK harus berlatar belakang pendidikan sesuai diatur UU KPK," kata anggota dari NasDem, Ali Umri saat membacakan pandangan mini fraksinya.
Setelah disetujui pada tingkat pertama, selanjutnya akan dibawa pada Paripurna DPR. Dijadwalkan, berlangsung pada Jumat malam besok, 24 April 2015.
