- VIVAnews/ tvOne/ Tofik Koban
VIVA.co.id - Komisi XI DPR RI menyoroti pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan kawasan lain di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI I.G.A Rai Wirajaya saat pertemuan dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya beserta jajaran, di Kantor Pemkot Kupang, Senin 27 April 2015.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) Kawasan Timur Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Kuartal pertama 2014, Kawasan Timur Indonesia tumbuh 4,7 persen, kuartal kedua tumbuh 4,9 persen, dan kuartal ketiga tumbuh 5,1 persen.
"Tren yang terus naik ini lebih baik dibandingkan Pulau Jawa yang stabil dan Pulau Sumatera yang cenderung menurun," kata Rai.
Akan tetapi, dia menambahkan, kondisi Kawasan Timur Indonesia yang masih relatif tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
"Hal ini penting untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan secara nasional pada 2015 sebesar 5,7 persen," ujar Rai.
Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi itu harus diimbangi dengan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Ia berharap APBN dan APBD benar-benar mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia, fisik maupun mentalnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, mengatakan, pertumbuhan ekonomi di NTT lebih banyak digerakkan oleh aktivitas konsumsi, sehingga fondasi ekonomi yang tercipta kurang kokoh dalam jangka menengah dan panjang.
Kenyataan tersebut berpengaruh juga pada kondisi kesejahteraan penduduk. Akibatnya, angka kemiskinan penduduk masih tinggi yaitu 19,60 persen pada September 2014.
Menurut dia, tingginya angka kemiskinan diakibatkan oleh rendahnya pendapatan per kapita masyarakat, tingginya pengangguran terselubung, belum berkembangnya sektor riil, rendahnya pertumbuhan, dan produktivitas usaha kecil menengah.
"Secara administratif, Provinsi NTT terbagi dalam 22 kabupaten/kota, 306 kecamatan, 319 kelurahan, dan 2.951 desa. Komposisi jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten/kota sangat menentukan kemampuan dalam pengelolaan pembangunan," ujar Frans. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
