Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Bank Indonesia mewaspadai tingginya kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan pemerintah. Saat ini, porsi asing di instrumen utang pemerintah itu mencapai 38 persen.
Gubernur BI, Agus Martowardojo, Rabu 29 April 2015, mengatakan bahwa dibandingkan negara-negara kawasan, Indonesia termasuk yang tertinggi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
BI Tak Akan Perlonggar Uang Muka Kredit Motor
Baca Juga :
Harapan BI dari Penerapan 7 Days Repo Rate
Gubernur BI, Agus Martowardojo, Rabu 29 April 2015, mengatakan bahwa dibandingkan negara-negara kawasan, Indonesia termasuk yang tertinggi.
Baca Juga :
Aliran Dana Asing ke RI Tembus Rp130 Triliun
"Indonesia pernah 40 persen," ujarnya dalam acara peluncuran laporan perekonomian Indonesia 2014, di Gedung BI, Jakarta.
Dia menyampaikan, di India, misalnya kepemilikan asing di SBN-nya hanya sebesar tujuh persen, Korea Selatan 15,1 persen, Thailand 18,2 persen. Bahkan, dengan Malaysia yang 28 persen, Indonesia masih lebih besar.
"Indonesia termasuk yang tertinggi," ungkapnya.
Di sisi mikro, tata kelola utang luar negeri (ULN) yang dilakukan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi sorotan. Sebab, sebanyak 47 persen dari US$165 miliar dolar ULN tidak menggunakan fasilitas lindung nilai
(hedging).
"BI telah mewajibkan korporasi dan BUMN melakukan lindung nilai," terangnya.
Ada pun untuk perkembangan obligasi, menurutnya, juga belum dilakukan secara maksimal. Hal itu, tercermin dari rasio obligasi perusahaan di Indonesia baru sebesar dua persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).
"Malaysia 57 persen, Singapura 45 persen. Begitu pula, obligasi pemerintah baru 13 persen," tambah Agus. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Indonesia pernah 40 persen," ujarnya dalam acara peluncuran laporan perekonomian Indonesia 2014, di Gedung BI, Jakarta.
