Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) yang selama ini diprogramkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia belum sepenuhnya efektif.
Kepala Biro Humas dan Kerja sama Internasional BPK, Yudi Ramdan, mengatakan bahwa hal itu dibuktikan, setelah BPK melakukan pemeriksaan kinerja subsidi raskin yang dikelola Tim Kodinator Raskin Pusat, yang terdiri dari unsur pusat dan daerah untuk anggaran tahun 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kepala Biro Humas dan Kerja sama Internasional BPK, Yudi Ramdan, mengatakan bahwa hal itu dibuktikan, setelah BPK melakukan pemeriksaan kinerja subsidi raskin yang dikelola Tim Kodinator Raskin Pusat, yang terdiri dari unsur pusat dan daerah untuk anggaran tahun 2014.
"Anggaran program subsidi raskin untuk tahun anggaran 2014, sebesar Rp18,16 triliun dan terealisasi Rp17,19 triliun, atau 94,65 persen," ujar Yudi, di gedung BPK RI, Jakarta, Rabu 29 April 2015.
Menurut Yudi, pemeriksaan juga dilakukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang sekarang berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan instansi terkait lainnya.
"Juga ada di sepuluh provinsi, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua Barat," katanya
Dalam pemeriksaan BPK, kata Yudi, dalam program subsidi Raskin ini terdapat masalah-masalah yang menyebabkan subsidi Raskin terhambat, salah satunya, yakni data penerima manfaat raskin belum mutakhir (
up to date
).
"Terdapat 196 desa/kelurahan di 50 kabupaten/kota yang tidak pemutakhiran data. Hal ini, juga berakibat sebagian penerima program subsidi raskin berisiko tidak tepat sasaran," katanya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Anggaran program subsidi raskin untuk tahun anggaran 2014, sebesar Rp18,16 triliun dan terealisasi Rp17,19 triliun, atau 94,65 persen," ujar Yudi, di gedung BPK RI, Jakarta, Rabu 29 April 2015.
