VIVA.co.id - Komisi IX DPR RI meminta BPJS untuk tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi, sampai "dipimpong" petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Suir Syam, saat kunjungan kerja ke RSUD Padang Panjang, Bukittinggi, Sumbar, Selasa 28 April 2015.
“Puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar pada masyarakat perlu berbenah diri. Ketidakmampuan puskesmas memberikan pelayanan pada masyarakat tak membuat masyarakat dirugikan,” tuturnya.
Saat ini, dia menjelaskan, puskesmas harus mampu menangani 155 diagnosis penyakit. Sementara itu, kondisi puskesmas masih jauh dari harapan. Baik sumber daya manusia maupun peralatannya.
"Sehingga, ketika puskesmas tak mampu menangani, langsung pasien dipindahkan ke rumah sakit. Sementara itu, saat di rumah sakit, BPJS tak mau menalanginya dengan alasan penyakitnya masih dapat ditangani puskesmas,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, tentu saja, masyarakat yang dirugikan. Harus bolak- balik dari puskesmas ke rumah sakit dan kembali lagi ke puskesmas.
“Kebijakan itu harus dihapus. Pembenahan terhadap sarana puskesmas harus dilakukan, termasuk sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang bertugas di tempat itu. Kebijakan tersebut, tentu hanya akan menyengsarakan masyarakat,” ujar mantan wali kota Padangpanjang ini.
Ketika puskesmas tak siap dengan itu, katanya, harus dilakukan pembenahan terhadap sarana dan sumberdayanya. “Paling tidak, aturan tersebut tak harus kaku. Kalau kaku, maka akan menyengsarakan masyarakat,” katanya.
Suir Syam juga menyoroti panjangnya daftar antrean pasien BPJS yang berobat ke rumah sakit rujukan milik pemerintah. Seharusnya, BPJS juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta.
Menurut dia, ada kecenderungan sedikit berbeda di Sumbar dibandingkan daerah lain. Bila di daerah lain pihak swastanya tidak proaktif diajak kerja sama dengan BPJS, di Sumbar malah sebaliknya.
"Seharusnya, BPJS juga bisa menjalin kemitraan dengan RS swasta di Sumbar. Dengan menjalin kemitraan banyak rumah sakit, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik," ujarnya. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
