Sumber :
- ANTARA FOTO/Roni
VIVA.co.id
- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah melaporkan perihal pembubaran anak perusahaan PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke Presiden Joko Widodo.
Sudirman mengatakan, keputusan membubarkan Petral memang sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi. Mengingat, track record Petral sebelumnya yang tidak transparan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
Sudirman mengatakan, keputusan membubarkan Petral memang sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi. Mengingat, track record Petral sebelumnya yang tidak transparan.
"Ketika kami melaporkan tadi, dan Bu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) juga melaporkan, arahan Beliau (Jokowi) investigasi harus dilanjutkan, karena itu adalah cara untuk menghilangkan berbagai spekulasi," kata Sudirman, di Istana Negara Jakarta, Jumat 15 Mei 2015.
Sudirman mengatakan, permintaan investigasi ini, agar semua persoalan di Petral bisa terbuka. "Dan, kalau memang ada potensi pelanggaran hukum, ya jangan ragu-ragu dibawa ke ranah hukum, setelah diinvestigasi," kata Sudirman.
Dia mengatakan, hasil investigasi ini nantinya akan dibuka ke publik.
Setelah dibubarkan, ungkapnya, kewenangan Petral selama ini dialihkan ke unit Integrated Supply Chain (ISC). Sudirman mengaku telah terjadi penghematan yang cukup besar.
"Dalam tiga bulan saja, Pertamina melalui ISC-nya dan setelah Petral berubah bentuk bukan lagi
single buyer
, itu terjadi penghematan US$22 juta," katanya.
Hitungan penghematan itu, kata dia, belum lagi soal penghematan loses, kebocoran, dan berbagai lainnya.
Dengan begitu, lanjut dia, kalau ini bisa dikelola dengan baik, maka sangat berguna bagi negara dan rakyat nantinya. "Dan, kalau tiga bulan efisiensi US$22 juta,
gimana
kalau setahun, lima tahun," tuturnya.
Sudirman mengatakan, saat Petral masih ada dan menjalankan kewenangannya, Pertamina memperoleh diskon sebesar US$1,3 dari satu barel harga minyak. Tetapi, pada 2014, justru diskon per barelnya hanya US$0,3 dolar.
"Jadi, kalau anggota DPR terus menanyakan mana sisanya, itu wajar dan memang menjadi pertanyaan larinya kepada siapa. Nah, audit investigasi akan membuktikan," kata Sudirman. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ketika kami melaporkan tadi, dan Bu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) juga melaporkan, arahan Beliau (Jokowi) investigasi harus dilanjutkan, karena itu adalah cara untuk menghilangkan berbagai spekulasi," kata Sudirman, di Istana Negara Jakarta, Jumat 15 Mei 2015.
