Sumber :
VIVA.co.id
- Selama masa reses berlangsung, pimpinan Komisi VIII DPR RI membuat tradisi baru dengan mengunjungi para mitra kerja di daerah secara berkala. Potret mitra kerja perlu diketahui lebih dekat, agar bisa mengetahui peta masalah dan memberikan solusi secara konkrit.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Deding Ishak, (dapil Jabar III) dalam keterangan persnya Senin 18 Mei 2015. “Jadi, saya akan tradisikan untuk mengunjungi mitra-mitra kerja Komisi VIII di daerah setiap masa reses,” kata Deding. Ia sendiri selama masa reses kemarin telah mengunjungi Kantor Kemenag, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Deding Ishak, (dapil Jabar III) dalam keterangan persnya Senin 18 Mei 2015. “Jadi, saya akan tradisikan untuk mengunjungi mitra-mitra kerja Komisi VIII di daerah setiap masa reses,” kata Deding. Ia sendiri selama masa reses kemarin telah mengunjungi Kantor Kemenag, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Ketiga instansi tersebut merupakan mitra kerja Komisi VIII. Politisi Partai Golkar tersebut, mengaku, sebagai Pimpinan Komisi VIII, ia tidak ingin hanya mendengar laporan kinerja dari Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Kepala BNPB, lebih dari itu, ingin mengetahui langsung persoalan-persoalan riil yang dihadapi di lapangan. Untuk itulah, dia melakukan kunjungan kerja secara maraton ke tiga instasi tersebut di Kabupaten Cianjur.
Banyak temuan yang ia ketahui selama reses berlangsung. Saat mengikuti rapat koordinasi dengan aparatur Kemenag Cianjur, misalnya, Deding mendengar langsung keluhan soal belum dibayarnya sertifikasi guru honorer non PNS Kemenag. Bahkan, Deding juga menerima pengaduan dari asosiasi pondok pesantren yang selama ini luput dari perhatian Pemerintah. Deding berjanji akan mempertanyakan hal itu kepada Menteri Agama.
“Hal-hal seperti ini sangat ironis terjadi. Sebab aparatur Kemenag yang merupakan garda terdepan moralitas bangsa, justru diabaikan oleh pemerintah. Bagaimana mau melakukan revolusi mental apabila jajaran aparatur yang merupakan garda moral bangsa justru tidak diperhatikan,” tandas Deding kepada Parlementaria saat didampingi Kepala Kantor Kemenag Cianjur Dadang Ramdani.
Keluhan yang sama diterima Deding saat melakukan audiensi dengan jajaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur. Di depan Kepala Dinas Sumitra, sejumlah anggota Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSK) mengeluhkan nilai honor yang hanya Rp300 ribu per bulan. Bahkan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) hanya diberi honor Rp100 ribu per bulan. Itu pun dirapel selama tiga bulan.
Mendengar realitas itu, Deding berjanji akan memperjuangkan besaran honor aparatur Dinas Sosial ke Kemensos. “Yang penting kita harus bekerja secara ikhlas. Jika kita melakukan kerja sosial secara ikhlas, meskipun tidak mendapatkan penghargaan di dunia, tapi akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT,” ungkap Deding yang juga Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) ini sembari memberikan bantuan pribadi untuk menambah honor para pekerja sosial tersebut.
Di lain pihak, saat beraudiensi dengan jajaran BPBD Cianjur, kepala BPBD Asep Suheri melaporkan sejumlah bencana alam yang melanda kawasan Cianjur. Dengan dana yang terbatas, Asep mengaku sulit untuk berbuat banyak menolong para korban bencana alam seperti tanah longsor, banjir, angin ribut, sampai kebakaran. Bantuan dari pemerintah pusat pun sangat dibutuhkan.
Menerima keluhan itu, Deding menyatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala BNPB Syamsul Maarif untuk meminta perhatian pusat dalam membantu rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana. Apalagi Cianjur merupakan kawasan rawan bencana. “Insya Allah saya sudah mendapat komitmen dari Kepala BNPB untuk memperhatikan kawasan bencana di Cianjur,” tuturnya. (www.dpr.go.id)
(ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ketiga instansi tersebut merupakan mitra kerja Komisi VIII. Politisi Partai Golkar tersebut, mengaku, sebagai Pimpinan Komisi VIII, ia tidak ingin hanya mendengar laporan kinerja dari Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Kepala BNPB, lebih dari itu, ingin mengetahui langsung persoalan-persoalan riil yang dihadapi di lapangan. Untuk itulah, dia melakukan kunjungan kerja secara maraton ke tiga instasi tersebut di Kabupaten Cianjur.
