- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Pemerintah akan memprioritaskan pengembangan pembangunan wilayah di kawasan Timur Indonesia.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun mempercepat realisasi investasi agar pengembangan wilayah tersebut bisa terwujud. Sektor pariwisata dan industri kemaritiman akan menjadi bidikan BKPM.
"Salah satu dimensi dalam prioritas pembangunan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah dimensi kewilayahan. Di mana Indonesia Timur menjadi wilayah yang diprioritaskan," kata Kepala BKPM, Franky Sibarani di Manado, Rabu, 20 Mei 2015.
Franky mengatakan, salah satu cara yang ditempuh BKPM untuk menggenjot investasi di kawasan Timur Indonesia adalah melakukan kegiatan Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Regional Investment Forum (RIF) yang merupakan acara kerja sama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Acara yang berlangsung pada tanggal 20-21 Mei 2015 ini mengangkat tema "Industri Kemaritiman dan Pariwisata".
Alasan pemilihan tema itu karena adanya keunggulan geostrategis yang dimiliki kawasan Timur Indonesia. Franky melihat, industri pengolahan perikanan di wilayah tersebut mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB). Tak hanya itu, kawasan Timur Indonesia juga berpotensi wisata dengan minat khusus seperti marine tourism dan eco-tourism.
"Investor juga akan kami dorong untuk mendukung infrastruktur pada kedua sektor tersebut," ujarnya menambahkan.
Menurut data BKPM, pada triwulan I 2015, realisasi investasi di Kalimantan sebesar Rp20,4 triliun yang terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp5,3 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 1,2 miliar dolar AS. Realisasi investasi di Sulawesi sebesar Rp6,4 triliun yang terdiri atas PMDN Rp80 miliar dan PMA 500 juta dolar AS. Sementara realisasi investasi di wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp4,4 triliun yang terdiri atas PMDN Rp60 miliar dan PMA sebesar 400 juta dolar AS.
"Dengan melihat potensi investasi yang ada di wilayah tersebut, diharapkan pada tahun 2015 mampu menyumbang Rp109,6 triliun atau 21 persen terhadap kebutuhan investasi nasional pada 2015 yang sebesar Rp519,5 triliun."
(mus)
