Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf, menilai kinerja dua kementerian yang menjadi mitra komisinya belum maksimal. Kinerja Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Kesehatan Nila F Moelok dianggap kurang maksimal.
"Kalau boleh menilai saya pikir nilainya 6,2 untuk Menaker dan Menkes. Jadi pas-pasan kalau sekolah," katanya di gediung DPR RI, Jakarta, Rabu 20 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Komisi IX Desak Menaker Tutup Peluang Kerja TKA
"Kalau boleh menilai saya pikir nilainya 6,2 untuk Menaker dan Menkes. Jadi pas-pasan kalau sekolah," katanya di gediung DPR RI, Jakarta, Rabu 20 Mei 2015.
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Meski belum memuaskan, menurut Dede, kedua menteri ini tidak perlu di
-reshuffle
. Komisinya sudah mengevaluasi program kedua menteri dan ini dianggap cukup.
"Semua program kedua menteri masih
on the track.
Programnya bagus hanya belum terasa sentuhnya. Jadi enggak perlu di-
reshuffle
, cukup evaluasi," kata mantan wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Politisi partai Demokrat ini menjelaskan beberapa program yang baik dari kedua menteri. "Saya lihat Menteri Tenaga Kerja menjalankan rekomendasi kita. Contoh moratorium TKI timur tengah," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, di Senayan, Jakarta.
Sedangkan program Menteri Kesehatan yang diapresiasi adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Masalah kedua kementerian terkait pengangguran kita dengar pemerintah akan menambah anggaran kedua kementerian. Kita evaluasi lagi nanti kinerjanya."
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristyanto merespons desakan sejumlah pihak yang meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan
reshuffle
kabinet dalam waktu dekat.
Hasto mengatakan,
reshuffle
kabinet adalah hak prerogatif Presiden yang diatur oleh Undang-undang. Ia meminta semua pihak, termasuk elite politik, tak sibuk mengurusi sesuatu yang menjadi kewenangan Presiden. Namun, Hasto mengingatkan momentum Kebangkitan Nasional seharusnya bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Kerja.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meski belum memuaskan, menurut Dede, kedua menteri ini tidak perlu di
