- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, hari ini berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedatangannya disambut baik oleh beberapa pimpinan organisasi islam tersebut antara lain, Dr. KH Makruf Amin, Drs. Slamet Effendi Yusuf, Dr. Anwar Abbas, dan lain-lain.
Selain bersilaturahmi, kedatangan Fahri adalah untuk membahas persoalan alokasi dana untuk MUI, yang sampai saat ini masih belum cair.
"Pemerintah berjanji untuk memberikan alokasi dana untuk kegiatan MUI. Sekarang, rupanya itu tak diteruskan. Sementara, dalam undang-undang, MUI itu diberikan kewenangan dan tugas oleh negara”, kata Fahri usai pertemuan di lantai 2 Gedung MUI.
Dalam pertemuan tersebut, Fahri juga menyatakan bahwa pencairan dana anggaran tersebut akan berdampak besar pada operasionalisasi kegiatan-kegiatan MUI. Peran dan tugas MUI seperti memberikan fatwa serta instrumen syariah memerlukan anggaran untuk melakukan riset. Pemerintah seharusnya perlu memperhatikan persoalan ini menurutnya.
"Kok tugasnya dikasih, tapi ongkosnya enggak dikasih. Kan begitu. Itu yang namanya ini kan perlu riset, riset itu perlu anggaran," ujar Fahri.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014, tercantumkan jelas alokasi anggaran untuk aktivitas MUI. "Di sini, presiden kan sudah mencantumkan pos anggaran untuk MUI. Jadi, hal-hal ini kami berharap komunikasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama. Juga dengan presiden dan wakil presiden," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Slamet Effendi Yussuf mengakui masalah anggaran memang menjadi pembicaraan dengan Fahri Hamzah. Ia berharap sebagai legislatif, DPR bisa membantu persoalan anggaran ini.
"Kita minta agar supaya lebih diperhatikan karena dalam 2 tahun ini anggaran MUI seperti tidak jelas oleh karena ada nomenklatur penghapusan tentang bantuan sosial. Anggaran MUI dianggap sebagai bantuan sosial," ungkap dia. (ren)
