Sumber :
- ANTARA FOTO/Roni
VIVA.co.id
- Presiden RI, Joko Widodo meminta pemerintah daerah menganggarkan dana untuk melakukan operasi pasar secara rutin. Hal ini bertujuan untuk menekan laju inflasi di daerah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
BI Tak Akan Perlonggar Uang Muka Kredit Motor
"Kami menekankan pemerintah daerah untuk menganggarkan operasi pasar," kata Jokowi, saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu 27 Mei 2015.
Baca Juga :
Harapan BI dari Penerapan 7 Days Repo Rate
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah provinsi Jawa Timur. Sebab, anggaran yang dikeluarkan bukan hanya operasi pasar barang, tetapi juga memberikan subsidi untuk angkutan barang.
"Saya merasa bahwa daerah kabupaten/kota bisa berpengaruh kepada operasi pasar. Ketika cabai mahal, bisa pasok cabai dan ketika beras mahal, bisa pasok beras," kata dia.
Dia mengakui, operasi pasar selama ini baru dilakukan Perum Bulog. Tetapi, dengan partisipasi pemerintah daerah, dia optimistis inflasi bisa ditekan dan target inflasi sebesar 4 plus minus 1 persen pada tahun ini bisa tercapai.
"Tetapi, kalau pemerintah kota dan provinsi bisa melakukan bersama-sama, inflasi bisa ditekan serendah-rendahnya," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Bank Indonesia, Agus D. W. Martowardojo mengungkapkan hal yang sama. Agus meminta, agar pemerintah daerah lebih memberikan perhatian dalam upaya pengendalian inflasi.
"Kalau menyusun APBD 2016, pemerintah daerah sekitarnya dapat mengalokasikan untuk dana operasi pasar. Saat operasi pasar diperlukan dan dilaksanakan, stabilisasi harga akan terwudjud dan rakyat akan terlindungi dari naiknya harga," ungkapnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya merasa bahwa daerah kabupaten/kota bisa berpengaruh kepada operasi pasar. Ketika cabai mahal, bisa pasok cabai dan ketika beras mahal, bisa pasok beras," kata dia.
