VIVA.co.id - Program pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang dicanangkan oleh Ketua BKKBN yang baru, Surya Chandra Surapaty mendapat apresiasi dan dukungan dari Komisi IX DPR RI.
Program pengendalian penduduk sebenarnya sudah menjadi cita-cita lama. Namun, menurut anggota Komisi IX DPR, Amelia Anggraini, selama ini sosialisasi mengenai program tersebut dinilai masih sangat kurang.
“Tugas BKKBN memang mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sekarang bagaimana BKKBN dapat menyosialisasikan program ini ke bawah supaya apa yang dicanangkan bisa tercapai. Dulu, di Posyandu para penyuluhnya aktif mengadakan penyuluhan. Nah, sekarang banyak Posyandu yang mati," kata Amelia, di Jakarta, Kamis 28 Mei 2015.
Ini merupakan isu yang serius, karena pada 2025-2050, Indonesia akan menghadapi bonus demografi.
Amelia juga mengatakan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat terkait dengan pembangunan indeks manusia Indonesia. “Selain meng-handle program KB, BKKBN juga harus mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Amelia menyatakan bahwa target millenium development goals (MDG’s) Indonesia masih belum tercapai. Menurut dia, salah satu faktor penyebab belum tercapainya target MDG’s ini, karena angka pernikahan dini yang masih sangat tinggi.
“Saya melihat sendiri fakta ini di dapil saya, Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga. Begitu juga saat mengikuti kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, anak usia 15-16 tahun sudah punya anak. Jadi, betapa mirisnya potret pernikahan dini di Indonesia. Ini merupakan bagian dari cerita panjang kemiskinan di Indonesia,” ujar Amel.
Ketua BKKBN beberapa waktu lalu juga bertekad mengendalikan angka fertilitas (kelahiran) dari 2,6 menjadi 2,1 per perempuan usia 14-49 tahun.
“Kalau itu program yang dicanangkan, saya sepakat sekali. Dan akan kami dukung tentunya,” kata Amelia.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
