- iStock
VIVA.co.id - Perum Bulog meminta peran pemerintah daerah untuk membantu distribusi beras miskin (raskin). Hal ini bertujuan untuk meringankan biaya distribusi raskin kepada masyarakat.
"Pemda dapat mengalokasikan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) untuk penyaluran raskin dari titik distribusi ke titik bagi," kata Direktur Pelayanan Publik Bulog, Lely Pelitasari, dalam diskusi 'Pangan Kita' di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Senin 1 Juni 2015.
Lely mengatakan bahwa perusahaan pelat merah ini punya 52 ribu titik distribusi raskin se-Indonesia.
Untuk itu, diperlukan kontribusi pemerintah daerah untuk membantu distribusi rakin ke pelosok negeri.
Diterangkannya, penyaluran raskin kepada masyarakat miskin di daerah titik bagi, masyarakatlah yang dikenakan ongkos distribusi raskin. Inilah yang membuat harga raskin bervariasi di setiap daerah.
"Harga raskin yang dibayarkan masyarakat di lapangan bervariasi. Ada yang gratis seperti di Bandung, karena pemerintah daerah membantu," kata dia.
Sementara itu, senator Dewan Perwakilan Daerah RI, Ahmad Jajuli, mengatakan masyarakat sensitif terhadap selisih harga. Misalnya, harga raskin di suatu tempat lebih mahal Rp2 ribu dibandingkan harga aslinya, masyarakat sudah menduga macam-macam.
"Ada yang mengira perbuatan oknum dan ada pungli dalam raskin. Untuk itu, perlu adanya keterlibatan pemda (dalam penyaluran raskin)," kata Jajuli.
Sekadar informasi, harga beras raskin sebesar Rp1.600 per kilogram. (asp)
DPR Desak Pemerintah Intervensi Harga Bahan Pokok
Ketua DPR juga ingin fungsi Bulog jadi lebih maksimal.
