VIVA.co.id - Di tengah melemahnya ekonomi global, banyak negara menurunkan harga produk impornya. Ini sangat mengancam kelangsungan industri dan produk lokal. Harga pasar pun terdistorsi oleh praktik dumping. Dan sayangnya, pemerintah tidak cukup waspada menghadapi semua ini.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Senin 1 Juni 2015. Tiongkok adalah salah satu negara yang harus diwaspadai, karena menurunkan harga produk impornya dengan sangat signifikan hingga 40 persen. Tujuannya agar mudah diterima pasar internasional.
“Ini jelas sudah tidak sehat dan mengancam eksistensi industri dan usaha dalam negeri, terutama industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM)," ujar Heri.
Akibatnya, dia melanjutkan, banyak industri dan usaha kecil menengah domestik yang terancam keberadaannya. "Selain karena tingginya ongkos produksi yang dipicu kenaikan harga bahan baku akibat melemahnya rupiah, juga karena dilumpuhkan oleh perang harga gila-gilaan ini,” papar Heri.
Perang harga seperti ini, Heri melanjutkan, sudah masuk kategori dumping. Dalam praktiknya, dumping selalu menciptakan harga tidak wajar yang sekaligus menimbulkan kerugian besar bagi industri dan usaha domestik.
Pasar lokal terdistorsi dan tidak efisien lagi. Jika dibiarkan seperti ini, dumping bisa tak terkendali.
Politisi Partai Gerindra itu menilai, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai pemegang otoritas soal ini, belum bersikap atas perang harga di pasar impor. Bahkan, kata Heri, Kemendag sering kali kecolongan dengan praktik dumping.
Celakanya lagi, aturan main soal ini tidak jelas nasibnya. Pemerintah belum menegakkan peraturan yang ada. Padahal, ada UU No.7/2004 tentang Perdagangan yang mengatur dumping. Belum lagi ada PP tentang Tindak Pengamanan Perdagangan. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
