VIVA.co.id - Komisi VIII DPR RI sore tadi melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).
Dalam rapat tersebut, PPDI dan HWDI membahas draf RUU Disabilitas dan menyampaikan beberapa poin terkait hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas.
Menanggapi penjelasan yang disampaikan, Anggota Komisi VIII DPR Abdul Fikri mengatakan bahwa saat ini sudah ada kesepahaman yang menjadi landasan filosofis dalam draf RUU.
“Saya rasa paparan dan draf sudah ideal, jadi secara filosofis kami sama. Secara sosiologis, kami juga ingin masyarakat bersikap layak terhadap penyandang disabilitas,” ungkapnya.
Namun, Fikri menambahkan bahwa harus ada beberapa poin yang diprioritaskan. “Tapi, mana yang harus digarap dulu, sebab pembahasan resminya nanti kami (Komisi VIII) akan dengan pemerintah. Kalau semua dimasukkan, undang-undang ini pasalnya banyak, akan tebal. Saya kira bapak ibu harus memberi masukan, andaikan nanti harus dilepas menjadi peraturan pemerintah, itu yang mana?” tanya Fikri.
Lebih lanjut, ia merekomendasikan bahwa pendidikan, kesehatan, dan daya beli harus lebih diprioritaskan. “Pemerintah pusat, provinsi, dan kota selalu mengukur keberhasilan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM itu ya pendidikan, kesehatan, dan daya beli, sehingga kalau bisa, lebih difokuskan ke tiga aspek tersebut,” ujar Fikri.
Sementara itu, anggota Komisi VIII lainnya, Iqbal Romzi, menekankan pada data internal tentang penyandang disabilitas yang dimiliki oleh PPDI dan HWDI. “Data ini akan menjadi penting ketika kami berhadapan dengan Kemensos, supaya dapat mudah melakukan komparasi dengan data yang sudah diberikan pemerintah kepada kami,” ujar Iqbal.
Di penghujung rapat, Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hafina mengapresiasi masukan yang telah disampaikan. “Masukan dan usulan dari bapak ibu tentu akan membantu upaya penyempurnaan kerangka draf RUU disabilitas ke depan,” ungkapnya.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
